Stimulus Lambat, Kadin Proyeksi Ekonomi RI Minus 6% pada Kuartal II

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
Ilustrasi. Ekonomi Indonesia diperkirakan terkontraksi pada kuartal II 2020.
Editor: Agustiyanti
2/7/2020, 17.59 WIB

Jika tidak terjadi percepatan dalam penyerapan stimulus ekonomi, menurut Rosan,  kontraksi pertumbuhan ekonomi dipastikan berlanjut pada kuartal III. Imbasnya, akan terjadi kelumpuhan permanen di beberapa sektor usaha sehingga membutuhkan pemulihan daya beli dan daya produksi tidak dilakukan secara inklusif, cepat, dan masif.

(Baca: Bank Dunia Naikkan Status Indonesia, Apa Keuntungannya?)

Untuk memperbaiki perekonomian, Kadin memberikan usulan berupa peningkatan skala stimulus dari 2,5% menjadi 3% dari total produk domestik bruto. Ini penting untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mendapatkan devisa tambahan. Kemudian mempercepat adaptasi penggunaan digital melalui skema science, technology, engineering, and mathematics atau STEM. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

"Kecenderungan pergeseran dari multilateralisme menuju bilateralisme akan menguntungkan siapapun yang memiliki daya saing tertinggi," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya memperkirakan perekonomian domestik akan terkontraksi atau minus 3,8% pada kuartal II 2020. Namun, ia masih optimistis ekonomi pada kuartal III dan IV kembali positif sehingga Indonesia secara teknis tak mengalami resesi ekonomi. 

Ia pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya akan berada di kisaran negatif 0,4% sampai 1%.  "Sebelumnya kami perkirakan upper-nya 2,3%, sekarang kami revisi agak turun ke 1%," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (18/6). 

Sementara itu, Bank Indonesia  memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di antara 0,9% hingga 1,9%. Adapun pada tahun depan, Gubernur BI Perry Warjiyo optimistis pertumbuhan ekonomi akan kembali pada kisaran 5-6% . "Didorong dampak perbaikan ekonomi global dan stimulus kebijakan pemerintah dan BI," ujar Perry dalam konferensi video, Kamis (18/6). 

Halaman:
Reporter: Tri Kurnia Yunianto