Rupiah Berpeluang Menguat Didorong Pelonggaran Lockdown di Dunia

Pemerintah dan BI akhirnya mencapai kesepakatan berbagi beban atau burden sharing pembiayaan dana penanganan dan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 tahun ini yang mencapai Rp 903,46 triliun.

(Baca: Harga Emas Catat Rekor Baru, Logam Mulia Antam Naik Jadi Rp 940 Ribu)

Dari jumlah tersebut, beban pembiayaan sebesar Rp 397,56 triliun yang diperuntukkan untuk belanja publik ditanggung BI, diantaranya belanja kesehatan Rp 87,5 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan sektoral kementerian dan lembaga Rp 106,11 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BI menanggung pembiayaan tersebut hanya pada tahun ini saja.

"Itu nanti melalui Surat Berharga Negara yang akan langsung dibeli oleh BI. Jadi nanti berapa pun yang akan kami cairkan, itu yang akan kami terbitkan dan dibeli BI secara langsung dengan suku bunga SBN," kata Sri Mulyani dalam konferensi video, Senin (6/7).

Sri Mulyani menjelaskan BI juga akan membiayai belanja barang non-publik seperti bantuan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dan pembiayaan korporasi non-UMKM Rp 53,57 triliun. Namun, pembiyaan untuk belanja barang non-publik akan melalui penerbitan SBN dengan mekanisme pasar sesuai kesepakatan sebelumnya pada UU Nomor 2 tahun 2020.

"Untuk pembiayaan belanja UMKM dan korporasi, BI akan menjadi stand by buyer, seperti kerja sama sebelumya. Namun dalam hal ini, BI akan masuk dalam pembelian kalau pasar tidak bisa menyerap" ujarnya.

(Baca: Burden Sharing Pemerintah dan BI Berisiko Menggoyang Kurs Rupiah)

Adapun untuk pembiayaan belanja lainnya sebesar Rp 328,87 triliun, pembiayaannya akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Pembiayaan akan dilakukan melalui penerbitan SBN dengan mekanisme pasar. "Jadi yang ini tidak ada tanggungan BI," kata Sri Mulyani.