Riset: 97% Pembicaraan di Medsos Respons Negatif 'Tax Amnesty' Jilid 2

ANTARA FOTO/Septianda Perdana
Ilustrasi. Pemerintah berencana menggelar program pengungkapan sukarela (PPS) yang lumrah dikenal tax amnesty jilid II mulai tahun depan sesuai amanat UU HPP.
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
29/10/2021, 15.56 WIB

"Sisanya sekitar 17% beranggapa negatif karena menganggap bahwa setiap yang memiliki KTP maka otomatis terdaftar untuk NPWP. Ini mungkin disebabkan kurangnya infromasi sebagian masyarakat sehingga terjadi kesalahan persepsi dan menimbulkan sentimen negatif," kata Natasha.

Ketiga,  pembicaraan mengenai PPN yang mendapatkan 86% respon positif, terutama berkat adanya pembebasan sejumlah barang dan jasa. Namun, masih adanya yang merespons negatif terutama karena kenaikan tarif menjadi 11% mulai tahun depan dan 12% paling lambat pada tahun 2025 dinilai dapat berefek buruk ke ekonomi.

Keempat, pembicaraan mengenai pajak karbon menjadi yang paling banyak mendapat respon positif. Sekitar 90% masyarakat  yang mengangkat pembicaraan topik ini berisi dukungan. Kebijakan ini dinilai menunjukkan komitmen pemerintah terkait masalah perubahan iklim.

Natasha menjelaskan, riset yang dibuat bersama rekan-rekannya itu dilakukan melalui sistem yang sudah mereka persiapkan. Dengan demikian 8.523 cuitan yang dianalis murni opini publik.

"Data-data tersebut coba kami olah dengan sistem yang kami punya untuk menghapus pendapat-pendapat yang berasal dari media dan buzzer," kata Natasha.

Adapun secara spasial perbincangan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, meski begitu 70% masih berasal dari masyarakat di pulau Jawa.

Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said