Berita UU HPP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pajak natura merupakan pungutan yang dikenakan atas fasilitas atau imbalan yang diterima seorang karyawan dari perusahaan.

Pasca-Reformasi 1998, ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir terlihat dari dikeluarkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan atas natura atau tunjangan bukan uang seperti mobil dan rumah yang diterima pekerja, direksi, hingga pemilik perusahaan.

UU HPP yang telah resmi diterbitkan pemerintah antara lain mengatur perubahan ketentuan tarif PPh dan PPN, NIK menjadi NPWP, serta program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid II.

Hasil riset Continuum Data Indonesia menunjukkan, rencana program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid II mendapat respons negatif dalam sebagian besar pembicaraan di medsos.

Defisit APBN 2022 berpotensi lebih rendah dari target yang telah ditetapkan seiring implementasi UU HPP.

Ada beberapa poin di dalam revisi undang-undang perpajakan, salah satunya rencana pemerintah untuk kembali memberikan tax amnesty.

Hasil dari penerimaan pajak karbon nantinya akan digunakan untuk pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Namun pemerintah masih bahas besarannya.

Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) O

DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), Kamis (7/10/2021).

Sri Mulyani menyampaikan salah satu perubahan dalam UU HPP mengatur pengurangan sanksi dengan tidak memberlakukan pidana penjara bagi pelanggar pajak.

Di dalam UU HPP, perubahan ketentuan PPh terletak pada nominal lapisan tarif PPh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, UU HPP dapat menambah penerimaan perpajakan Rp 139,3 triliun tahun depan. Penambahannya diprediksi terus meningkat per tahun.