Kemenkeu Kaji Opsi Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru Lewat PMN BUMN

Meski tidak diidentifikasi sebagai proyek  ibu kota baru, kehadiran bendungan ini dapat berkontribusi untuk kebutuhan layanan di sekitar daerah tersebut.

Adapun anggaran untuk pembangunan ibu kota baru akan diatur lebih detal dalam APBN mulai tahun depan. Kebutuhan anggarannya juga diperkirakan lebih besar dibandingkan tahun ini. 

"Kalau misal masih ada kekurangan anggaran, mungkin kami harus carikan dari cadangan dan sebagainya," kata Isa.

Kementerian Keuangan sebelumya sempat mengusulkan untuk memasukkan pembiayaan ibukota baru ke anggaran PEN 2021, terutama melalui pos belanja penguatan pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) pekan lalu.

Kendati demikian, sejumlah kritikan bergulir termasuk dari DPR RI. Kemudian pada awal pekan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan rencana tersebut batal. Dia mengatakan anggaran IKN tidak akan dimasukkan dalam program PEN.

Sri Mulyani juga sebelumnya juga sempat mengatakan, kalaupun tidak bisa dimasukkan dalam PEN, pembiayaan ibu kota baru masih memiliki opsi dibangun lewat anggaran di K/L terkait, terutama Kementerian PUPR. Hal ini terutama untuk mendukung pembangunan prioritas tahap awal yakni konektivitas baik darat maupun laut.