Sri Mulyani: Tak Ada Lagi Anggaran Kesehatan untuk Covid-19 pada 2023

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat paripurna ke-27 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Yuliawati
8/8/2022, 17.10 WIB

Anggaran tersebut dipakai untuk berbagai kebutuhan. Pembayaran klaim pasien sebesar Rp 20,9 triliun, pembayaran insentif tenaga kesehatan Rp 2,2 triliun.

Pemerintah juga masih membeli vaksin dari anggaran tersebut Rp 1,7 triliun. Insentif perpajakan yang diberikan untuk pengadaan kebutuhan kesehatan tersebut menyedot anggaran Rp 1,2 triliun. Sisanya, anggaran dipakai untuk menangani Covid-19 yang bersumber dari dukungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana desa.

Baca Juga

Realisasi belanja kesehatan dalam program PEN selama tahun 2020 dan 2021 secara kumulatif mencapai Rp 260,77 triliun.

Pada 2020, pemerintah menyiapkan pagu anggaran kesehatan terkait penanganan pandemi sebesar Rp 99,9 triliun, realisasinya Rp 62,67 triliun.

Pagu anggaran kesehatan terkait pandemi tahun lalu membengkak jadi Rp 214,96 triliun seiring melonjaknya penyebaran Covid-19 varian Delta. Meski demikian, sampai akhir tahun, realisasinya hannya 92% atau Rp 198,1 triliun.
Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said