Airlangga: Indonesia Disetujui Jadi Kandidat Anggota OECD

Dewan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Langkah ini sejalan dengan peningkatan kerja sama bertahun-tahun kedua belah pihak.

“Ini merupakan momentum bersejarah karena Indonesia adalah negara ASEAN pertama yg diterima untuk aksesi OECD, dan merupakan negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea Selatan,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2).

Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia kemarin, menyusul penyampaian intensi pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan organisasi internasional tersebut.

Merujuk pada keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, keputusan tersebut didasarkan pada penilaian oleh anggota OECD berdasarkan Framework for the Consideration of Prospective Members. Keputusan untuk membuka diskusi aksesi juga menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara mitra utama OECD sejak 2007.

Sebagai forum yang menekankan pentingnya kolaborasi dan menyusun standar global, OECD telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya melahirkan kebijakan nasional yang progresif dan dapat diterima secara global.

Setelah memutuskan membuka diskusi aksesi, Dewan OECD akan mengeluarkan peta jalan (roadmap) untuk keanggotaan Indonesia di OECD. “Dengan roadmap itu nanti bisa dijalankan berbagai proses yang diperlukan, terutama terkait regulasi undang-undang,” tuturnya.

Rancangan peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis yang disiapkan OECD bersama pemerintah Indonesia akan mencakup berbagai bidang kebijakan dan berfokus pada sejumlah isu prioritas seperti perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan upaya anti-korupsi, serta perlindungan lingkungan dan upaya mengatasi perubahan iklim.

Melalui diskusi aksesi, OECD berharap akan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal US$ 30.300 dolar AS (sekitar Rp 474 juta) pada 2045.