Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 6.485,8 Triliun di Triwulan I 2024

ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/tom.
Seorang pekerja mengawasi proses bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Internasional Belawan Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (4/3/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat, neraca perdagangan Sumut pada Januari 2024 surplus 268,48 juta dolar AS atau naik 4,82 persen dibandingkan Desember 2023 sebesar 273,3 juta dolar AS.
15/5/2024, 14.36 WIB

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun dari US$ 408,5 miliar pada triwulan IV 2023 menjadi US$ 403,9 miliar pada triwulan I 2024. Nilai itu setara dengan Rp 6.485,8 triliun (kurs: Rp 16.058 per dolar AS) 

Asisten Gubernur BI Erwin Haryono mengatakan, penurunan posisi utang tersebut berasal dari sektor publik dan swasta. Dengan penurunan itu, ULN Indonesia terkontraksi 0,02% secara tahunan (yoy) setelah naik 3,0% yoy pada triwulan sebelumnya.

"Posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2024 sebesar US$ 192,2 miliar, atau turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar US$ 196,6 miliar," kata Erwin dalam keterangan resmi, Rabu (15/5).

Alhasil, ULN pemerintah terkontraksi 0,9% yoy setelah naik 5,4% yoy pada triwulan sebelumnya. Penurunan dipengaruhi perpindahan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Dengan penurunan itu, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola utang luar secara fleksibel. "Pemerintah terus memperhatikan aspek timing, tenor, currency dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," kata Erwin.

Mendukung Pembiayaan Sektor produktif

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah yang mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 21,1% dari total ULN pemerintah.

Diikuti dengan belanja Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,3%); Jasa Pendidikan (16,9%); Konstruksi (13,7%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,6%).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," kata dia.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada triwulan I 2024 mencapai US$ 197,0 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya US$ 198,4 miliar. Artinya, ULN swasta terkontraksi 1,8% yoy, atau lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan lalu sebesar 1,2% yoy.

Erwin bilang, terkontraksinya utang tersebut bersumber dari perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,8% yoy dan 1,6% yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3% dari total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta. Struktur ULN Indonesia juga tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata dia.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3% dari 29,8% pada triwulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ucapnya.

Reporter: Ferrika Lukmana Sari