Respons Moneter: Agresif, tetapi Asimetris

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 basis poin sekaligus bukanlah kebijakan yang umum. Secara historis, langkah agresif seperti ini hampir selalu berkaitan dengan tekanan inflasi yang dipicu kenaikan harga BBM. Bahwa kini BI menempuh rute yang sama tanpa ada kenaikan harga jual BBM memberikan indikasi  tekanan eksternal yang telah melampaui ambang toleransi kebijakan inkremental. 

Pernyataan resmi BI yang mengaitkan langkah ini dengan stabilisasi rupiah dari dampak gejolak geopolitik Timur Tengah sekaligus pengendalian inflasi pada kisaran 2,5% ±1% memperlihatkan ada tekanan ganda yang dihadapi. Yaitu, di sisi eksternal melalui nilai tukar, dan di sisi internal melalui ekspektasi inflasi yang berisiko terlepas dari jangkar. Namun agresivitas moneter tersebut menjadi bersifat asimetris ketika tidak didukung oleh kebijakan fiskal yang koheren. 

Asimetri ini berakar pada keterlambatan. Taylor Rule kerap difungsikan sebagai “perisai” yang mendepolitisasi kebijakan moneter, mendefinisikan respons suku bunga optimal berdasarkan deviasi inflasi dan output semata sehingga keputusan yang secara inheren bersifat politis tampak sebagai keharusan teknis. Kelemahan sistemiknya adalah ketika tekanan inflasi dan volatilitas nilai tukar meningkat bersamaan, respons yang tertunda secara mekanis akan memaksa koreksi yang lebih besar di kemudian hari. 

Dalam kerangka inflation targeting, keterlambatan respons juga mengancam expectations anchoring. Semakin lama ekspektasi inflasi dibiarkan menjauhi target, semakin mahal biaya untuk menariknya kembali. BI mempertahankan level 4,75% selama delapan bulan; kenaikan 50 basis poin, dua kali lipat ekspektasi pasar, adalah “tagihan” dari keterlambatan itu yang dibayar sekaligus.

Mengapa bank sentral dengan mandat yang jelas memilih diam selama delapan bulan ketika sinyal tekanan sudah terakumulasi. Dalam kerangka central bank independence (CBI), independensi instrumen yang bukan sekadar independensi tujuan adalah prasyarat efektivitas kebijakan moneter jangka panjang. 

Ketika pertimbangan di luar mandat, seperti kekhawatiran terhadap beban bunga utang pemerintah atau implikasi politik kenaikan suku bunga, secara implisit mendominasi pengambilan keputusan. Artinya, ada gejala fiscal dominance di sini. 

Ketika pola perilaku kebijakan secara konsisten tidak selaras dengan sinyal yang mestinya sudah cukup untuk memicu tindakan lebih awal, pertanyaan tentang independensi substantif dari sebuah bank sentral menjadi sah untuk diajukan.

Persoalan itu makin kritis ketika ditarik ke konteks fiskal saat ini. Pemerintah menjebak dirinya sendiri dalam dua komitmen populis yang secara bersamaan menggerus ruang fiskal. 

Pertama, janji mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026. Ini dinyatakan berulang kali oleh jajaran menteri, bahkan ketika rupiah melemah tajam dan harga minyak dunia melonjak tinggi. Pernyataan Menteri ESDM Bahlil yang diselingi “insyaallah” dan “doain ya” justru mengungkapkan ketidakpastian di balik kepastian yang ingin ditampilkan. Konsekuensi fiskalnya jelas yakni setiap pelemahan rupiah secara otomatis mempertebal beban subsidi, mengingat masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Kedua, program MBG dengan pagu yang begitu besar dan kemudian agak dipangkas, bahkan dengan sinyal penghematan lebih lanjut masih dihitung. Besaran pemangkasan bukannya tidak penting, tetapi tampak begitu defensifnya komunikasi Menkeu Purbaya yang meminta publik tidak menyalahkan MBG. Ini mengonfirmasi problem inti bahwa program tersebut memiliki rigiditas politik yang tinggi. Sangat sulit dikurangi secara signifikan tanpa biaya politik yang besar, bahkan di tengah tekanan fiskal yang makin berat.

Ketegangan antara ambisi dan konsistensi makin prima dalam pidato Presiden Prabowo tampil di Rapat Paripurna DPR ke-19, tepat sehari setelah pemangkasan sebagian MBG diumumkan. Menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di hadapan DPR, pilihan momen yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional itu sarat pesan simbolik. 

Namun angka-angka yang dipaparkan justru mengungkapkan kerumitan yang sedang dihadapi.  Rupiah ditargetkan di kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS pada 2027. Ini jelas mensyaratkan penguatan substantif dari level Rp17.700-an yang terjadi hari-hari sebelumnya. Sekaligus, target defisit APBN 2027 pada kisaran 1,80%–2,40% dari PDB dan inflasi 1,5%–3,5%. 

Menekan defisit ke bawah 2,40% PDB sambil mempertahankan subsidi BBM penuh, membiayai MBG ratusan triliun, dan mendorong pertumbuhan menuju 8% pada 2029 adalah kombinasi tujuan yang saling menjerumuskan. Tanpa pengorbanan yang eksplisit dan dikomunikasikan secara terbuka di salah satu sisi trade-off ini, target-target tersebut berisiko menjadi sekadar aspirasi yang tidak ditopang oleh mekanisme kebijakan yang memadai. 

Pasar pun merespons dengan hati-hati. Kenaikan BI-rate 20 Mei tidak serta-merta berbuat stabilitas. IHSG terus terkoreksi hingga 21 Mei, baru rebound tipis pada 22 Mei yang tampaknya lebih didorong oleh sentimen global khususnya harapan kesepakatan antara AS-Iran, bukan oleh keyakinan terhadap kebijakan domestik. Sementara rupiah justru kembali melemah ke Rp17.717 pada Jumat, hampir kembali ke level sebelum kenaikan suku bunga. 

Kenaikan suku bunga agresif mungkin efektif untuk menstabilkan nilai tukar dalam jangka pendek, tetapi sekaligus menaikkan biaya modal dan menekan valuasi ekuitas. Pasar saham yang turun mencerminkan bahwa pasar sedang menghitung ulang seluruh konstelasi risiko. 

Seberapa lama tekanan eksternal akan berlanjut, seberapa kuat fiskal pemerintah sesungguhnya, dan apakah kenaikan suku bunga ini adalah langkah terakhir atau awal dari serangkaian pengetatan berikutnya? 

Selama pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab, kepercayaan pasar akan tetap bersifat kondisional. Tepatnya, bukan pada besarnya langkah yang diambil para pemegang otoritas kebijakan fiskal-moneter, melainkan pada konsistensi antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. 

Dan di sinilah asimetri yang sesungguhnya. Dominasi fiskal menekan melalui rigiditas fiskal dan semata mengalihkan beban ke sisi moneter. Maka, asimetri bisa menjadi jebakan permanen jika kenyamanan politik terus diletakkan di atas disiplin fiskal.