Ambisi PLTS 100 GW: Jalan Menuju Ketahanan Pangan dan Demokrasi Energi?

Ketika pemerintah menargetkan pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam beberapa tahun ke depan dengan kebutuhan investasi sekitar US$100 miliar atau setara Rp1.800 triliun, sebagian besar diskusi publik masih berkutat pada pertanyaan yang sama: apakah Indonesia mampu membangunnya? Perdebatan didominasi oleh isu teknologi, pembiayaan, hingga kapasitas jaringan listrik.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting. Namun bagi negara agraris seperti Indonesia, ada pertanyaan yang tidak kalah penting, yaitu: dapatkah ambisi 100 GW PLTS menjadi strategi ketahanan pangan nasional?

Selama ini, narasi transisi energi umumnya bergerak dalam jalur yang sempit: energi, investasi, listrik, lalu emisi. Padahal bagi jutaan warga desa yang hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha pangan skala kecil, hubungan yang lebih relevan adalah energi, pangan, pendapatan, dan kesejahteraan. 

Dengan kata lain, investasi Rp1.800 triliun untuk PLTS seharusnya tidak hanya dipandang sebagai proyek energi, melainkan peluang transformasi sistem pangan terbesar dalam sejarah Indonesia.

100 GW PLTS dan Ketahanan Pangan

Sistem pangan global mengonsumsi sekitar 30% energi dunia dan menghasilkan 31% emisi gas rumah kaca (FAO, 2025), khususnya untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan. Pada saat yang sama, sebagian besar produksi energi juga sangat intensif, misalnya pada pembangkit listrik tenaga batu bara, reaktor nuklir, maupun produksi bahan bakar nabati. Ketika air semakin langka, kemampuannya untuk menopang pembangunan juga ikut tergerus. 

Menurut FAO (2025), dengan populasi dunia yang diperkirakan mencapai hampir 10 miliar jiwa pada 2050, sehingga secara mendesak dibutuhkan strategi untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan untuk semua populasi dan dengan tetap menjaga target pembatasan pemanasan global hingga 1,5°C. Dengan kata lain dibutuhkan  transformasi sistem pangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan rendah emisi menjadi kebutuhan mendesak. 

Pengembangan energi terbarukan, seperti PLTS di sektor pertanian seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi energi bersih. Melainkan juga mempertimbangkan efisiensi penggunaan lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang berpotensi terdampak oleh perubahan penggunaan lahan.

Penggunaan energi terbarukan dalam rantai produksi pangan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, memperkuat akses energi di wilayah pedesaan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi produk pangan (IRENA, 2022).

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa energi surya dapat diperluas secara cepat dan inklusif melalui berbagai model. Bangladesh berhasil menghadirkan listrik bagi sekitar 20 juta penduduk melalui program Solar Home Systems. Pakistan mengalami pertumbuhan pesat penggunaan PLTS atap rumah tangga, sementara India mengembangkan microgrid pertanian dan proyek PLTS di atas kanal irigasi untuk mendukung kebutuhan energi sekaligus sektor pertanian.

Kenapa Energi dan Pangan tidak Dapat Dipisahkan?

Perspektif ini sejalan dengan pendekatan Water-Energy-Food (WEF) Nexus yang berkembang dalam berbagai studi internasional. Pendekatan tersebut berangkat dari satu gagasan sederhana: persoalan air, energi, pangan, dan ekosistem tidak dapat diselesaikan secara terpisah karena semuanya saling bergantung. 

Keberhasilan di satu sektor belum tentu menghasilkan keberlanjutan secara keseluruhan. Menurut Ghosh dan Nelson (2025) permintaan terhadap pangan, air, dan energi terus meningkat secara signifikan. Diperkirakan pada 2050, kebutuhan pangan akan meningkat lebih dari 50%, kebutuhan energi hingga 19%, dan kebutuhan air hingga 30%. 

Menurut Alhajeri dkk (2024) pemanfaatan energi surya semakin banyak diterapkan dalam sistem Water–Energy–Food (WEF) yang terintegrasi, dengan mengintegrasikan pembangkitan listrik bersama proses desalinasi, irigasi, dan produksi pupuk. Pendekatan ini menempatkan sektor energi sebagai bagian dari sistem yang saling berinteraksi dengan sektor air dan pangan, bukan sebagai sektor yang dikelola secara terpisah. 

PLTS menyediakan infrastruktur energi yang memungkinkan transformasi sistem pangan. Energi surya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa irigasi, fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil pertanian, hingga teknologi pertanian presisi, sehingga tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi rantai pasok pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pertumbuhan populasi, ekspansi perkotaan, perubahan pola konsumsi, serta eksploitasi sumber daya alam membuat tekanan terhadap sistem air, pangan, dan energi semakin meningkat. Ketergantungan pada energi fosil tidak hanya berkontribusi terhadap emisi karbon, tetapi juga sangat boros air (Nair & Timms, 2020). 

Pembangkit listrik tenaga batu bara, misalnya, membutuhkan volume air yang besar untuk sistem pendinginan. Sementara itu, ekspansi perkebunan dan aktivitas ekonomi ekstraktif telah mempercepat deforestasi yang merusak siklus hidrologi alami. 

Pelajaran tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Bayangkan pemerintah berhasil membangun 100 GW PLTS. Produksi listrik meningkat, emisi turun, dan produktivitas pertanian naik karena penggunaan pompa air tenaga surya semakin luas. 

Namun tanpa tata kelola yang baik, eksploitasi air tanah juga dapat meningkat, tekanan terhadap ekosistem bertambah, dan ketahanan pangan jangka panjang justru melemah. Dalam skenario seperti ini, transisi energi berhasil, tetapi ketahanan sistem pangan gagal.

Karena itu, keberhasilan 100 GW PLTS tidak boleh diukur hanya dari jumlah panel yang terpasang atau kapasitas listrik yang dihasilkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah energi tersebut mampu mendukung transformasi sistem pangan yang berkelanjutan?  

Sayangnya, sebagian besar diskusi di Indonesia masih menggunakan lensa energi, teknik, atau pembiayaan. Yang belum banyak dibahas adalah dampaknya terhadap produksi pangan, sumber daya air, ekosistem, dan penghidupan masyarakat pedesaan.

Pentingnya Pengembangan PLTS 100 GW Berbasis Partisipasi Komunitas Lokal

Di sinilah dimensi demokrasi energi menjadi penting. Banyak roadmap transisi energi masih bersifat teknokratis dan berpusat pada negara. Fokusnya adalah koordinasi kebijakan, sinkronisasi data, dan efisiensi sistem. 

Namun persoalan air, energi, dan pangan pada dasarnya juga merupakan persoalan politik. Siapa yang menentukan prioritas penggunaan sumber daya? Siapa yang memperoleh manfaat ekonomi? Siapa yang menanggung biaya sosial dan lingkungan?

Dua model pembangunan 100 GW PLTS dapat menghasilkan jumlah listrik yang sama, tetapi dampak sosial yang sangat berbeda. Model pertama bertumpu pada proyek-proyek besar yang dimiliki korporasi. Model kedua berbasis koperasi energi, BUMDes, dan kepemilikan komunitas. 

Secara teknis keduanya berhasil menghasilkan listrik. Namun dalam model kedua, manfaat ekonomi lebih banyak tinggal di desa, partisipasi masyarakat lebih besar, dan peluang pengurangan kemiskinan menjadi lebih nyata. Pendekatan ini menempatkan desa bukan sebagai lokasi proyek, melainkan sebagai aktor utama transisi. 

Energi terbarukan harus dihubungkan dengan produktivitas ekonomi lokal melalui irigasi tenaga surya, penyimpanan dingin hasil perikanan, pengolahan hasil pertanian, dan penguatan UMKM desa. Pada saat yang sama, perlindungan ekosistem harus menjadi fondasi agar peningkatan produktivitas tidak merusak sumber daya yang menopangnya.

Pertanyaan tentang 100 GW PLTS pada akhirnya bukan sekadar “bisakah Indonesia membangunnya?”. Pertanyaan yang lebih penting adalah: untuk siapa energi itu dibangun, dan manfaat apa yang ingin kita ciptakan? 

Jika dirancang dengan benar, 100 GW PLTS bukan hanya proyek transisi energi. Ia dapat menjadi strategi ketahanan pangan nasional, pengurangan kemiskinan pedesaan, dan demokratisasi pembangunan Indonesia.