Pemerintah berencana membuka kembali pembelajaran secara tatap muka di sekolah mulai awal 2021. Keputusan pelaksanaan akan menjadi kewenangan pemerintah daerah tergantung pada kesiapan mereka.
Pelimpahan keputusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang diumumkan pada 20 November 2020 lalu.
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, keputusan tersebut mempertimbangkan dampak negatif terhadap peserta didik selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sementara, menurutnya, pelimpahan kewenangan untuk memulai pembelajaran tatap muka ke pemerintah daerah lantaran tidak semua sekolah di sebuah kabupaten/kota siap melaksanakannya. Begitu juga tidak seluruh sekolah siap terus melakukan pembelajaran jarak jauh.
"Pemerintah daerah ini adalah pihak yang paling mengetahui kondisi, kebutuhan, serta keamanan situasi Covid-19 di daerahnya sendiri," kata Nadiem.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap harus memenuhi sejumlah syarat dalam memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Syarat tersebut mulai dari izin perwakilan orangtua/wali murid melalui komite sekolah, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, hingga penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Salah satu elemen yang paling penting dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi adalah guru. Bagaimana kesiapan mereka?
Berdasarkan hasil survei Kemendikbud pada 8-15 Agustus 2020, 91,4% guru secara nasional telah siap kembali mengajar secara tatap muka di sekolah. Hasil survei menurut kategori lokasi ajar menemukan 97,8% guru di daerah tertinggal dan 90,5% guru di daerah non-tertinggal mengaku siap.
Hasil survei Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) pada 24-27 November 2020 juga menunjukkan mayoritas (61%) guru setuju pembukaan sekolah secara bertahap mulai Januari 2021. Sementara, 27% guru setuju pembukaan sekolah setelah pemerintah menyediakan vaksin corona. Sedangkan, 12% guru setuju pembukaan sekolah setelah tahun ajaran baru pada Juli 2021.
Koordinator Nasional P2G Satriawan menilai kesiapan guru tersebut sebetulnya hanya lantaran mengikuti keputusan pemerintah. Pasalnya, guru merasa sebagai bawahan pemerintah daerah dalam struktur birokrasi.
“Jadi tidak mungkin mereka melawan keputusan atasan. Makanya guru setuju dan siap kembali bertugas pembelajaran tatap muka atau dalam kondisi siap sedia dalam panggilan tugas,” kata Satriwan dalam keterangan tertulisnya pada 3 Desember 2020.
Pernyataan Satriawan tak berlebihan. Dalam laporan Wahana Visi Indonesia bertajuk Suara Guru di Masa Pandemi Covid-19 yang terbit pada Oktober 2020, sebanyak 60% guru mengaku khawatir dengan pembelajaran tatap muka di sekolah pada Januari 2021.
Laporan tersebut juga mencatat 16% guru mengaku masih ragu-ragu dengan pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal tahun depan. Sebaliknya, hanya 24% guru yang mengaku tidak khawatir dengan rencana tersebut.
Dari seluruh guru yang mengaku khawatir, 44% di antaranya mengkhawatirkan peserta didik tertular corona. Lalu, 37% guru yang khawatir dirinya sendiri tertular corona, 29% khawatir tidak bisa melakukan proses belajar mengajar dengan nyaman, 24% khawatir tidak bisa menjalankan pembelajaran tatap muka dengan efektif, dan 23% khawatir orangtua atau penghuni rumah lainnya tertular corona.
Pedi Mayong Febrian (28), guru kesenian di SMAN 4 Sidoarjo termasuk yang khawatir pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah saat pandemi Covid-19, meskipun pembelajaran jarak jauh penuh dengan kendala.
“Khawatir anak-anak memanfaatkannya untuk main sepulang sekolah. Iso (bisa) kena corona, kan?”, katanya kepada Katadata.co.id, Senin (21/12).
Selain itu, menurut Pedi, secara psikologis peserta didik belum tentu mampu disiplin menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Hal ini terbukti di sekolahnya yang kini telah menerapkan semi pembelajaran tatap muka. Masih banyak muridnya yang kadang lalai menerapkan protokol kesehatan ketika di luar pengawasan guru.
“Itu SMA lho, seharusnya sudah ngerti pentingnya protokol. Kalau usia SD pasti lebih sulit lagi,” katanya.
Hasil survei P2G pun menemukan gambaran serupa. Sebanyak 15% guru merasa penerapan protokol kesehatan di sekolah adalah persoalan paling berat dalam melakukan pembelajaran tatap muka. Lalu, 14,7% guru menilai kendala terberat pembelajaran tatap muka adalah membudayakan gerakan 3M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak).
Kendala lain pembelajaran tatap muka adalah terkait anggaran. Sebanyak 16,9% guru dalam survei P2G yang mengakuinya sebagai kendala terberat. Ini mengingat dana untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka cukup besar. Sementara, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat terbatas.
Kemudian, 14,1% guru menganggap kendala terberat adalah menyiapkan sarana-prasarana sekolah untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Sebanyak 13,1% guru pun menganggap kesiapan standar operasional prosedur atau aturan teknis sekolah menjadi kendala terberat.
Selebihnya, 11,3% guru menilai kendala terberat pembelajaran tatap muka adalah koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, 10.6% guru menilai kendala terberat adalah sosialisasi kepada orang tua dan siswa, dan 4,3% guru menilai kesiapan manajemen sekolah merupakan kendala terberat.
Bagi para guru, metode pembelajaran paling ideal selama pandemi adalah kombinasi secara tatap muka dan jarak jauh. Sebanyak 45% responden guru dalam survei Wahana Visi Indonesia yang menyatakan hal itu.
Koordinator Nasional P2G Satriawan pun menilai pembelajaran campuran (blended learning) adalah yang paling ideal. Metode ini, menurutnya, memungkinkan guru menilai kompetensi afektif, mentrasfer nilai, serta memantau pertumbuhan moral siswa.
"Tapi tidak bisa di-gebyah-uyah untuk di semua daerah. Berbicara internet kan kita persoalannya masih banyak," kata Satriwan dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.
Bagaimanapun, keputusan pengaturan pembelajaran tatap muka sudah berada di tangan pemerintah daerah saat ini. Jika pemerintah daerah ingin pembelajaran tatap muka terlaksana pada awal Januari 2021, maka harus memenuhi seluruh syaratnya.
Selain itu, mereka juga harus memberikan sejumlah dukungan kepada guru dan siswa. Salah satu dukungan tersebut dengan memberikan perlindungan bagi para guru dan siswa yang belajar di sekolah agar tak tertular dari corona. Hal ini sebagaimana permintaan mayoritas (65%) guru dalam survei Wahana Visi Indonesia.
Permintaan lain para guru adalah insentif dan/atau akses pada kuota internet atau pulsa (37%), pemantauan dan pengawasan dari pelbagai pihak saat sekolah kembali dibuka (31%), materi ajar sesuai kurikulum baru (27%), alat komunikasi (26%), uji swab untuk warga sekolah (25%), dan panduan untuk pembelajaran dalam kelas (21%).
Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi
