Buat ringkasan dengan AI
Sandiaga Uno adalah menteri terkaya di antara anggota Kabinet Indonesia Maju. Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif itu memiliki kekayaan mencapai Rp 10,6 triliun pada 2021. Angkanya naik 179% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3,8 triliun.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sudah 26 dari 34 menteri yang melaporkan kekayaannya per Senin 9 Mei 2022. Dari laporan tersebut, tidak ada menteri yang memiliki kekayaan di bawah Rp 1 miliar.
Presiden Joko Widodo yang tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 71,5 miliar. Sedangkan kekayaan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tercatat sebesar Rp 12,7 miliar. Jika Sandiaga yang terkaya, Teten Masduki yang terendah sebesar Rp 4,3 miliar.
Meski yang terendah, kekayaan Teten masih jauh di atas kekayaan kebanyakan penduduk Indonesia. Mengutip Global Wealth Databook 2021 oleh Credit Suisse, median kekayaan orang Indonesia hanya sebesar US$ 4.693 atau sekitar Rp 62,7 juta.
POTRET KETIMPANGAN KEKAYAAN DI INDONESIA
Global Wealth Databook 2021 juga menunjukkan 66,2% total kekayaan di Indonesia hanya dimiliki oleh 10% orang terkaya di Indonesia. Sebanyak 1% orang terkaya di Indonesia bahkan menguasai 36,6% dari total kekayaan di Indonesia.
Ketimpangan kekayaan juga dapat terlihat dari jumlah simpanan di bank. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat tabungan di atas Rp 5 miliar sebanyak 120.951 rekening atau 0,6% dari total rekening per Maret 2022. Jumlah rekening ini pun tumbuh 13,3% dibandingkan periode sama tahun lalu.
Meski sedikit, total dana simpanan mencapai Rp 3.841 triliun atau 51,5% dari total simpanan tabungan se-Indonesia sebesar Rp 7.464 triliun. Sebagai gambaran, Katadata mencoba membandingkan kekayaan kebanyakan orang Indonesia dengan para menteri, dan 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes.
Global Wealth Databook 2021 memperkirakan median kekayaan penduduk Indonesia sebesar US$ 4.693 atau sekitar Rp 62,7 juta. Median menjadi acuan karena lebih merepresentasi kekayaan kebanyakan orang Indonesia. Sementara angka rata-rata biasanya cenderung lebih besar karena angkanya terkerek oleh para pemilik kekayaan terbesar.
Dengan median sebesar itu, ini berarti kebanyakan orang Indonesia perlu meningkatkan lebih dari dua kali kekayaannya hanya untuk masuk 30% populasi terkaya atau di atas US$ 10.000. Sementara itu, hanya ada 2% populasi Indonesia yang memiliki kekayaan di atas US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,45 miliar.
Ketimpangan terlihat semakin mencolok ketika memasukkan kekayaan presiden, wakil presiden, dan para menteri di Indonesia. Ada enam pejabat dalam daftar di atas yang belum tergolong miliuner (kekayaan di atas US$ 1 juta atau Rp 14,5 miliar). Kekayaan kebanyakan orang Indonesia bahkan masih jauh lebih kecil dari enam pejabat non-miliuner ini.
Memasukkan para menteri miliuner membuat kekayaan kebanyakan orang Indonesia menjadi hanya 1 piksel dalam grafik. Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi menteri miliuner dengan kekayaan terendah sebesar Rp 15,4 miliar. Presiden Joko Widodo sendiri memiliki kekayaan sebesar Rp 71,5 miliar.
Grafik di atas bahkan belum termasuk tujuh menteri terkaya. Ketujuh menteri terkaya ini memiliki kekayaan di atas US$ 10 juta (Rp 145 miliar). Sandiaga Uno (Rp 10,6 triliun) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Rp 2 triliun) menjadi dua menteri terkaya.
Kedua orang yang pernah menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden ini bahkan membuat kekayaan Joko Widodo hanya sebesar titik dalam grafis di bawah.
BAGAIMANA DENGAN ORANG TERKAYA DI INDONESIA?
Setiap tahunnya, Forbes merilis 50 orang terkaya di negara-negara pilihan termasuk Indonesia. Hartono bersaudara, R. Budi Hartono dan Michael Hartono, langganan menjadi orang terkaya di Indonesia. Kekayaan pemilik Grup Djarum ini tercatat sebesar US$ 42,6 miliar (sekitar Rp 617,7 triliun).
Kekayaan kedua bersaudara ini sangat besar bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang terkaya di Indonesia lainnya. Keluarga Widjaja yang berada di peringkat kedua “hanya” memiliki US$ 9,7 miliar (sekitar Rp 140,7 triliun). Ini berarti kekayaan duo Hartono lebih dari empat kali lipat dari kekayaan pemilik Grup Sinar Mas tersebut.
Jika menggunakan data kekayaan dari LHKPN, nama Sandiaga Uno sebenarnya bisa masuk dalam daftar 50 orang terkaya versi Forbes. Kekayaan Sandiaga tercatat sebesar US$ 732,6 juta jika dikonversi dari rupiah menjadi dolar AS. Kekayaan tersebut melebihi nilai kekayaan orang terkaya nomor 50 versi Forbes, Kartini Muljadi yang sebesar US$ 695 juta.
Meski begitu, kekayaan Sandiaga ini bahkan masih dianggap kecil jika dibandingkan dengan duo Hartono. Perbedaan besar antara kekayaan duo Hartono dan Sandiaga bisa dilihat dalam grafik di bawah.
Perlu diingat, harta Sandiaga sebelumnya bahkan sudah cukup untuk membuat kekayaan kebanyakan orang Indonesia lebih kecil dari satu piksel.
TANDA MAHALNYA ONGKOS POLITIK
Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menyebut data ini sebagai tanda lebarnya ketimpangan kekayaan antara elit politik dan masyarakat atau konstituen. Menurutnya, temuan ini juga menunjukkan mahalnya ongkos politik di Indonesia.
“Kalau harta pas-pasan jangan berharap jadi pemimpin politik atau maju dalam pemilu karena pasti kalah dengan yang modalnya besar,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin 9 Mei 2022.
Mahalnya demokrasi ini pun membuat kebijakan yang tidak adil. Bhima berpendapat kebijakan yang dihasilkan akhirnya hanya menguntungkan kelompok atas.
Banyaknya menteri dengan latar belakang pengusaha juga menandakan konflik kepentingan yang semakin tinggi. Menurutnya, konflik kepentingan ini bisa dalam bentuk balas jasa sebagai promotor dana kampanye atau penyandangan dana untuk pemenangan kampanye berikutnya.
Di sisi lain, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai ketimpangan sebagai sesuatu yang bersifat alamiah. Prioritas negara adalah memastikan kesempatan yang sama untuk tiap rakyatnya.
“Ini (ketimpangan) alamiah. Misalnya, saya beri 100 juta ke beberapa orang. Setelah beberapa tahun, 100 juta itu bisa habis total, habis setengahnya, ada yang tetap 100 juta, dan ada yang bisa naik jadi 1 miliar,” kata Piter mengumpamakan.
Piter berpendapat pemberian kesempatan yang sama ini, salah satu bentuknya berupa pemerataan akses pendidikan. Dia mengatakan pemerintah sudah melakukan ini, meski belum sepenuhnya sempurna.
Bhima menambahkan lagi, perlu ada perbaikan dalam instrumen pajak, terutama kepada orang-orang kaya. Ini untuk menghindari adanya kasus penghindaran pajak lintas negara yang pernah diungkap dalam Panama Papers dan Pandora Papers.
“Artinya bukan saja kita butuh kenaikan tarif pajak untuk orang kaya tapi penegakan hukum juga urgent sehingga celah penghindaran pajak bisa ditutup,” katanya.
Editor: Aria W. Yudhistira
