Menteri dan anggota DPR terjerat kasus korupsi bukan berita baru di Indonesia. Di setiap periode pemerintahan, selalu ada pejabat negara yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) atau ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Berdasarkan catatan Katadata.co.id, ada delapan menteri terafiliasi partai politik dan 44 anggota DPR yang diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam 20 tahun terakhir. Rinciannya, seorang menteri dan 9 anggota DPR pada 2004-2009, lalu tiga menteri dan 10 anggota DPR pada 2009-2014.

Sebanyak dua menteri dan 22 anggota DPR juga ditetapkan sebagai tersangka sepanjang 2014-2019. Sementara, jumlahnya tercatat turun signifikan pada periode yang berjalan saat ini. Dua menteri dan tiga anggota DPR jadi tersangka korupsi sejak 2019 hingga Maret 2023.

Mayoritas kasus korupsi tersebut berupa menerima suap dan gratifikasi atau menyalahgunakan jabatan dan anggaran. Beberapa kasus pun dilakukan secara berjamaah, baik antaranggota DPR, antara menteri dan anggota DPR, maupun dengan pihak dari lembaga atau perusahaan lain.

Jika dilihat berdasarkan partai politik, Partai Golongan Karya (Golkar) menyumbang angka terbesar 13 orang. Sebanyak 10 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), termasuk kasus korupsi pengadaan e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Kemudian, disusul Partai Demokrat dengan 11 orang. Sebanyak sembilan orang dari jumlah itu menjadi tersangka pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Misalnya, kasus korupsi pembangunan sarana-prasarana olahraga di Hambalang dan pembangunan Wisma Atlet di Palembang.

Semakin Berkuasa, Banyak Korupsi

Menteri dan anggota DPR dari Golkar dan Demokrat paling banyak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ketika kedua partai itu mendominasi kursi eksekutif dan legislatif di Indonesia.

Demokrat menjadi partai pemenang Pemilu 2009 dan menempatkan SBY sebagai presiden. SBY lantas menunjuk enam menteri dari Demokrat untuk mengisi kabinetnya. Jumlah itu paling banyak ketimbang partai politik lain.

Tidak hanya itu, sebanyak 148 orang dari Demokrat melenggang ke DPR, atau sekitar 26,4% dari total kursi di parlemen pada periode 2009-2014. Partai-partai politik yang berkoalisi dengan Demokrat pun mendapat 49,1% kursi di DPR.

Namun, pada periode tersebut, dua menteri dan enam anggota DPR dari Demokrat menjadi tersangka kasus korupsi.

Selanjutnya, meski tidak menjadi partai pemenang Pemilu 2014, Golkar memiliki 91 kursi atau setara 16,3% dari total kursi di DPR pada periode 2014-2019. Partai beringin pun akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintah yang telah menguasai 52,6% kursi di parlemen.

Setelah masuk koalisi tersebut, Golkar juga mendapat jatah tiga menteri di kabinet Jokowi. Jumlah itu sama banyaknya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi nomor dua terbanyak di antara partai politik lainnya.

Pada periode yang sama, seorang menteri dan tujuh anggota DPR dari Golkar ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi.

Pola maraknya korupsi ketika memegang kekuasaan yang terjadi di Demokrat dan Golkar mengamini pernyataan sejarawan Inggris John Dalberg-Acton, bahwa kekuasaan cenderung korup. Artinya, orang yang memiliki kekuasaan bisa memanfaatkan kekuasaan itu untuk menguntungkan dirinya sendiri.