Kotak Kosong di Palagan Pilkada Jakarta, Bagaimana Hitungannya?

Tanggal pendaftaran calon gubernur (cagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan dibuka pada 27-29 Agustus mendatang. Di Jakarta, diperkirakan hanya ada satu pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada serentak. Hal ini setelah partai-partai politik pemilik kursi di DPRD Jakarta bermufakat untuk mencalonkan Ridwan Kamil.

Partai-partai tersebut yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni Gerindra, Golkar, PSI, PAN, dan Demokrat. Partai-partai ini merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Februari lalu. Secara kumulatif KIM telah mengantongi 47,2% kursi DPRD atau 43% suara sah pada pemilu legislatif Jakarta. 

Jumlah tersebut sebetulnya sudah melampaui syarat tertera di UU Nomor 10 tahun 2016. UU mewajibkan partai pengusung memiliki setidaknya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah di daerah bersangkutan. Di Jakarta, sekurangnya partai atau gabungan partai memiliki jumlah 22 kursi DPRD untuk bisa mencalonkan calon gubernur. 

Di tengah dinamika pencalonan, KIM mewacanakan pembentukan koalisi besar dengan nama KIM Plus. Koalisi ini melakukan penjajakan untuk menggandeng partai lain, terutama PKS, NasDem, dan PKB yang pada Pilpres lalu memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Partai-partai ini pun rencananya akan mengusung Anies kembali berlaga merebut kursi gubernur. Jika KIM Plus ini terealisasi, maka dipastikan Anies batal melaju ke Pilkada. 

PKS yang menjadi partai pemenang pemilu di Jakarta sebelumnya telah mendeklarasikan dukungannya kepada Anies pada 25 Juni. Sebulan kemudian, Nasdem dan PKB juga menyatakan yang menunjukkan dukungannya kepada Anies. Meskipun dukungan tersebut belum dilakukan secara resmi.

Di lain sisi, PDIP yang mendapatkan 15 kursi, serta Perindo dan PPP yang masing-masing mendapatkan satu kursi belum menentukan arah dukungannya. Kalau pun akhirnya ketiga partai ini berkoalisi, akumulasi persentase suara sah dan jumlah kursinya tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon di Pilkada Jakarta.

Jika dukungan PKS, NasDem, dan PKB konsisten, Anies dipastikan bakal melaju ke perebutan kursi gubernur 2025-2030. Secara kumulatif gabungan tiga partai tersebut mengantongi 36,8% kursi DPRD dan 33,42% suara sah.

Anies pun memiliki peluang besar untuk kembali meraih kursi yang pernah didudukinya pada 2017-2022. Survei elektabilitas Indikator Politik pada 18-26 Juni lalu mencatat, elektabilitas Anies berada paling tinggi mencapai di atas 40%. 

Elektabilitas Ridwan Kamil (RK) justru selalu berada di posisi ketiga di bawah Anies dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jika diadu secara head-to-head Ahok dan RK bahkan mendapat elektabilitas yang sama yang sama, yakni 44,7%, dengan persentase tidak tahu/tidak jawab 10,6%.

Indikator politik merekam adanya pola transfer suara dari basis Ahok ke RK, jika Anies dan RK bersaing di pilkada. Sementara, jika Anies bersaing dengan RK, elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tercatat sebesar 50,1%, sementara RK hanya 38,8%.

Bahkan jika dilakukan simulasi berpasangan, survei Indikator politik menunjukkan Anies memiliki kecenderungan memenangkan Pilkada Jakarta. Siapa pun pasangannya dan lawannya, elektabilitas Anies akan tetap berada di atas 40%.

Sinyal Balik Badan Partai Pendukung Anies 

Dinamika yang berkembang, KIM dikabarkan melakukan lobi-lobi terhadap partai pendukung Anies. PKS yang sebelumnya menyatakan dukungan dengan menyorongkan kadernya Sohibul Iman, tampaknya berputar haluan. KIM ingin menggandeng kader PKS lain, yakni mantan Menteri Pertanian Suswono sebagai calon pendamping Ridwan Kamil. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, kemungkinan PKS batal mendukung Anies memang sangat tinggi. “Dinamika begitu cepat, dan arah-arahnya PKS akan masuk ke KIM dan menjadi KIM ‘Plus’. Kalau sudah begitu, suka tidak suka PKS tidak akan mengusung Anies, dan Anies tidak dapat tiket jadi calon Gubernur,” kata dia kepada Katadata pada 15 Juli 2024.

Sementara, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi PKB, Ahmad Iman Sukri, menyatakan bahwa PKB tidak bisa mendukung Anies jika tidak ada PKS. “Jadi kalau PKS tidak ke Anies, otomatis ya PKB tidak bisa. PKB Kursinya 10, kurang banyak,” kata dia pada 12 Agustus lalu. 

Kemudian, Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan ingin berada di dalam pemerintahan. Hal itu disampaikan Surya usai menerima Medali Kepeloporan dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 14 Agustus.

Jika pada akhirnya ketiga partai pendukung Anies balik badan dan bergabung dengan membentuk KIM Plus, maka total kursi DPRD milik koalisi menjadi 84%. Anies pun dipastikan takkan bersaing di Pilkada. 

Artinya, Ridwan Kamil akan melenggang tanpa hambatan berarti untuk berkantor di Balai Kota. Kemungkinan lawan terberat Ridwan adalah “kotak kosong” atau pasangan calon independen. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta masih memverifikasi pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang akan diumumkan pada 19 Agustus. 

Skenario ini sama persis dengan Pilkada Surakarta pada 2020 yang menampilkan duel pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono-Suparjo Fransiskus Xaverius. Gibran dan Teguh merupakan satu-satunya pasangan calon yang mendapatkan dukungan partai politik. Kehadiran calon independen Bagyo dan Suparjo berhasil menghindarkan Gibran bertarung dengan kotak kosong. 

Menurut Ujang, jika berhadapan dengan pasangan Dharma-Kun, Ridwan Kamil dipastikan bakal menang dengan mudah karena didukung koalisi besar KIM Plus. “Karena di situ ada kekuasaan, ada kubu pemenang pemilu untuk memenangkan RK atau siapapun calonnya,” ujar dia.