Akrobat Kelas Menengah Indonesia Mengatasi Besar Pasak daripada Tiang

Budi Mandala, 33 tahun, merasakan betul dampak perang di Timur Tengah terhadap kondisi perekonomian keluarganya. Harga barang kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan. Sebagai tenaga penjual di salah satu distributor daging impor di Tangerang Selatan, tekanan ekonomi membuat penjualannya berkurang. Alhasil, penghasilannya pun turun.

“Target makin sulit tercapai, sementara kebutuhan terus bertambah,” ujar Budi kepada Katadata, Rabu, 15 April.

Dalam kondisi seperti itu, penghasilannya tak lagi cukup fleksibel. Saat penjualan turun, ruang untuk menabung ikut menyempit. Bahkan, menyisihkan dana darurat pun menjadi hal yang sulit dilakukan secara konsisten. 

Setelah menikah pada 2021 dan kini memiliki seorang anak, Budi mulai merancang masa depan keluarganya—termasuk mencicil biaya pendidikan dengan harapan putranya dapat memperoleh pendidikan di sekolah swasta. Dari penghasilannya, hanya sekitar 5% yang bisa dialokasikan untuk tabungan anak. Selebihnya habis untuk urusan dapur, listrik, hingga membantu orang tua.

Setelah lebih dari satu dekade bekerja lintas industri—dari hiburan, makanan dan minuman, transportasi, hingga logistik—Budi telah melewati berbagai fase ekonomi. Namun, situasi saat ini terasa berbeda. “Bertahan saja sudah terasa berat,” katanya.

Kisah Budi mencerminkan wajah kelas menengah Indonesia hari ini: tetap bekerja, tetap berpenghasilan, tetapi semakin sulit menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Pasak, dengan kata lain, mulai lebih besar daripada tiang.

Riset Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI), yang dirilis 15 April, mendapati tekanan yang dialami kelas menengah memang kian nyata. Padahal masyarakat kelas menengah adalah mayoritas populasi di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan, dalam satu dekade terakhir, proporsi kelas menengah cenderung menyusut. Pada saat yang sama, kelompok aspiring middle class—mereka yang berada sedikit di bawah kelas menengah—justru membesar. 

Artinya, semakin banyak masyarakat yang berada di ambang kelas menengah, tetapi semakin sedikit yang benar-benar mampu bertahan di dalamnya. Sedikit saja guncangan—baik dari kenaikan harga, penurunan pendapatan, maupun krisis politik—dapat dengan cepat mendorong mereka turun kelas.

Kelas Menengah Makin Rentan

Dalam laporan KIMCI, tekanan tersebut terutama datang dari tiga sisi: kenaikan biaya hidup yang konsisten, pendapatan yang tidak stabil, serta meningkatnya beban pengeluaran jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. 

KIMCI mencatat semua orang tua dari kelas menengah, misalnya, ingin anaknya mempunyai pendidikan yang lebih baik. Sekolah swasta, meski lebih mahal, menjadi pilihan mereka. 

Selain itu, dari segi kepemilikan hunian, masalah ekonomi merupakan faktor paling dominan yang menyebabkan banyak kelas menengah tak kunjung sanggup membeli rumah impiannya. 

Masyarakat kelas menengah juga merasa gusar dengan hari tuanya. Sebanyak 62,3% responden mengaku khawatir dengan penurunan kesehatannya. 

Banyak juga yang merasa kurang dengan pendapatannya (47,1%) dan khawatir terhadap naiknya biaya kesehatan (45,1%). Ini sejalan dengan temuan bahwa 1 dari 2 orang kelas menengah belum mempersiapkan masa pensiunnya.

Menyiasati Besar Pasak dari Tiang

Temuan KIMCI 2026 juga menemukan setidaknya 1 dari 2 orang kelas menengah pernah mengalami pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan, alias “besar pasak daripada tiang” dalam setahun terakhir. Hanya 36,4% responden kelas menengah yang mengaku tak pernah mengalami kondisi pahit itu dalam setahun terakhir.

Ini sebetulnya juga tercermin dari timpangnya pertumbuhan rata-rata antara pendapatan dan pengeluaran menurut BPS. Menyitir data lembaga itu, rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia—yang mayoritas kelas menengah ke bawah—berada di kisaran Rp3,3 juta per bulan pada 2025. Sementara, menurut BPS, pengeluaran bulanan per kapita pada 2025 berada di angka Rp1,5 juta. 

Sekilas angka-angka itu memang menunjukkan bahwa pendapatan masih lebih besar dari pengeluaran bulanan. Namun, jika ditarik lebih jauh, sebetulnya jumlah pengeluaran bulanan mulai mendekati pendapatan bulanan. Dalam 2016–2025, rata-rata pertumbuhan pendapatan bulanan tercatat sebesar 3,1%. Sementara rata-rata pengeluaran tumbuh 5,8% setiap tahun.

Karena situasinya yang serba mepet, tak heran kalau hampir 1 dari 2 orang kelas menengah memiliki pekerjaan sampingan. Bahkan, hampir semua kelas menengah yang memiliki pekerjaan sampingan bakal tetap memiliki side hustle hingga lima tahun ke depan. 

Alasan para kelas menengah memiliki pekerjaan sampingan, mayoritas memang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menyiapkan perekonomian yang lebih baik, seperti meningkatkan tabungan dan mencapai tujuan finansial yang direncanakan.

Ini selaras dengan temuan KIMCI lainnya yang menyebutkan kelas menengah lebih memilih menggunakan sumber daya yang dimiliki dan mencari pemasukan tambahan alih-alih mencari pinjaman. Temuan ini klop dengan apa yang dilakukan Budi Mandala. Ia, misalnya, lebih rela menggerus dana daruratnya sendiri ketimbang harus berutang. 

Vice President Finance & Business Development Katadata Ivan Triyogo Priambodo mengatakan kelas menengah merupakan cerminan ekonomi nasional secara keseluruhan. 

“Ketika mereka merasa cukup aman berbelanja, ekonomi bergerak. Tetapi ketika mereka menahan diri karena tekanan dan ketidakpastian, dampaknya meluas,” kata Ivan saat presentasi di gelaran IDE Katadata Future Forum 2026, Rabu, 15 April. “Kelas menengah perlu kita lihat sebagai penopang stabilitas ekonomi Indonesia.”

Ancaman Chilean Paradox

Pemerintah menilai perekonomian Indonesia masih cukup solid di tengah tekanan global. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut pertumbuhan ekonomi selama ini tetap terjaga di kisaran 5%, dengan inflasi yang relatif stabil. Pemerintah bahkan optimistis pertumbuhan tahun ini bisa menyentuh 5,4%.

Ketahanan ekonomi domestik, kata Susiwijono, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, dampak gejolak global dinilai relatif lebih terbatas karena struktur ekonomi Indonesia yang tidak terlalu bergantung pada perdagangan luar negeri.

Meski begitu, dia mengingatkan adanya bayang-bayang Chilean Paradox, yakni kondisi ketika indikator makroekonomi tampak baik-baik saja, tetapi tidak diikuti peningkatan kesejahteraan, khususnya kelas menengah, secara adil. Dia mencontohkan pengalaman Cile, sebuah negara di Amerika Selatan, yang sempat mengalami gejolak sosial meski pertumbuhan ekonominya tinggi dengan tingkat kemiskinan yang menurun.

Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi risiko tersebut agar tidak terjadi di Indonesia. Sebab, stabilitas makro tidak otomatis mencerminkan keadilan sosial jika manfaat pertumbuhan tidak dirasakan secara merata. “Ini pelajaran penting bahwa indikator makro yang baik belum tentu mencerminkan keadilan sosial atau kesejahteraan yang dirasakan masyarakat,” kata Susiwijono dalam paparannya di IDE Katadata Future Forum 2026.

Namun, Susiwijono menilai Indonesia memiliki bantalan yang cukup kuat untuk menghindari kondisi tersebut. Salah satunya tercermin dari rasio gini yang menunjukkan tren menurun dan berada di kisaran 0,36 pada September 2025. Menurutnya, ini mengindikasikan ketimpangan yang relatif terkendali.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menopang kelas menengah. Selain bantuan sosial bagi kelompok miskin, sejumlah program dinilai menyasar kelas menengah, seperti insentif pajak untuk sektor properti dan otomotif, diskon listrik, serta subsidi transportasi.

Pemerintah juga menyediakan instrumen perlindungan seperti pembiayaan perumahan dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja formal. Berbagai stimulus tersebut dirancang untuk menjaga daya beli sekaligus memastikan kelas menengah tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional.