Buat ringkasan dengan AI
Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu memicu dampak yang terus meluas. Pada 9 Maret, harga minyak Brent sempat menyentuh US$117 per barel. Ini melonjak sekitar 74% sejak sehari sebelum serangan terhadap Teheran dilancarkan.
Kawasan Teluk merupakan kawasan terpenting pusat produksi dan eksportir minyak dunia. Negara-negara produsen—seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar—ada di sana. Sebagian besar ekspor energi dari kawasan ini melewati Selat Hormuz. Diperkirakan sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintasi selat tersebut setiap harinya.
Karena peran strategisnya, sedikit saja gangguan keamanan di kawasan Teluk langsung berdampak pada pasar energi global. Setelah serangan pertama AS-Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Iran langsung menutup Selat Hormuz.
“Jika ada yang mencoba melintas, para pahlawan Garda Revolusi dan angkatan laut reguler akan membakar kapal-kapal itu,” ujar Ebrahim Jabari, penasihat senior komandan Garda Revolusi Iran, seperti dikutip media pemerintah Iran, IRIB.
Sejak itu harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Minyak West Texas Intermediate atau WTI, jenis minyak asal AS, juga sempat menyentuh US$115 per barel. Ketegangan yang kian mendidih memicu kekhawatiran risiko konflik yang lebih luas. Tak terkecuali di Indonesia.
Indonesia Mesti Waspada
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Hakam Naja, mengatakan Indonesia mesti mewaspadai harga minyak yang terus melonjak. Dalam asumsi makro APBN 2026, harga minyak dipatok US$70 per barel.
Kenaikan US$1 akan menaikkan defisit sekira Rp6,8 triliun. Kenaikan harga minyak yang mendekati US$100 per barel saja, menurut perhitungan Hakam, bisa mendongkrak defisit APBN mendekati 4%.
“Itu melampaui 3% yang dipatok oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Katadata, Senin, 9 Maret.
Di satu sisi, kenaikan harga minyak memang meningkatkan pendapatan negara, terutama dari sektor migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, kenaikan belanja negara bakal jauh lebih besar karena pemerintah harus menanggung tambahan subsidi dan kompensasi energi.
Misalnya, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun. Pada saat yang sama, belanja negara juga meningkat sekitar Rp10,3 triliun. Ini yang menyebabkan defisit APBN melebar sekitar Rp6,8 triliun.
Selain harga minyak, pelemahan rupiah juga ikut menekan APBN. Konflik geopolitik biasanya memicu penguatan dolar AS karena investor global cenderung mencari aset yang lebih aman. Kondisi ini membikin mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, tertekan.
Nilai tukar rupiah menunjukkan tren pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Pada awal September 2025, rupiah masih berada di kisaran Rp16.463 per dolar AS. Namun, pada 9 Maret 2026, nilainya sempat mencapai Rp16.974 mendekati level psikologis Rp17.000.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS dapat meningkatkan belanja negara sekitar Rp6,1 triliun. Sedangkan tambahan pendapatan hanya sekitar Rp5,3 triliun.
“Akibatnya, defisit tetap melebar sekitar Rp0,8 triliun untuk setiap pelemahan Rp100. Jika rupiah melemah hingga Rp1.500, maka tambahan tekanan terhadap defisit bisa mencapai sekitar Rp12 triliun,” kata Yusuf, dikutip dari Antara, Selasa, 10 Maret.
Daya Beli Tertekan
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Abdul Manap Pulungan, mengatakan depresiasi rupiah berpotensi meningkatkan inflasi, terutama melalui kenaikan harga barang impor. Data menunjukkan inflasi impor cenderung lebih tinggi ketimbang inflasi domestik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi impor pada kuartal I-2025 mencapai 7,83%, jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi domestik pada periode yang sama.
“Kalau kita melihat data yang tersedia, meskipun data terbaru belum dirilis, data 2025 sudah mengonfirmasi bahwa depresiasi rupiah menyebabkan inflasi harga impor meningkat cukup tinggi,” kata Pulungan dalam diskusi publik, 9 Maret.
Pola itu menunjukkan bahwa guncangan eksternal—baik melalui lonjakan harga energi maupun pelemahan nilai tukar—dapat dengan cepat merembet ke inflasi domestik.
Menurut Pulungan, dampak itu terutama terasa pada sektor industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga barang impor meningkat akibat depresiasi rupiah, biaya produksi industri ikut naik dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang di pasar domestik.
“Jika harga impor bahan baku naik, tentu harga barang yang diproduksi di dalam negeri juga akan meningkat,” ujarnya.
Pengalaman beberapa tahun terakhir pun menunjukkan hubungan yang kuat antara gejolak global dan lonjakan inflasi domestik. Pada 2021, inflasi Indonesia relatif rendah dan stabil di kisaran 1,3% hingga 1,8% secara tahunan. Namun, situasi berubah pada 2022 ketika perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari tahun itu. Konflik tersebut memicu lonjakan harga energi dan pangan global, terutama minyak, gas, serta gandum yang menjadi komoditas utama kedua negara.
Inflasi Indonesia yang pada Januari 2022 berada di level 2,18% sempat turun tipis pada Februari. Namun, setelah konflik pecah dan harga komoditas melonjak, inflasi mulai menanjak dan melonjak ke 3,47% pada April 2022. Ini terjadi menjelang Ramadan dan Lebaran. Inflasi kemudian terus merangkak naik menjadi 3,55% pada Mei dan 4,35% pada Juni 2022.
Inflasi bahkan berlanjut hingga paruh kedua tahun itu, mencapai 4,94% pada Juli dan memuncak di level 5,95% pada September 2022. Ini adalah salah satu level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Editor: Muhammad Almer Sidqi
