Diplomasi Intensif Prabowo: Memburu Investasi di Tengah Pergeseran Geopolitik

Hujan masih mengguyur saat pesawat yang membawa Presiden Prabowo Subianto mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma pada Jumat pagi, 27 Februari lalu. Ia tiba setelah menuntaskan lawatan hampir dua pekan ke Amerika Serikat, Inggris, Yordania, hingga Uni Emirat Arab.

Prabowo menghadiri sejumlah pertemuan, mulai dari menghadiri sidang perdana Board of Peace (BoP) di Washington; menjadi saksi penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Danantara dan Arm Limited di London; hingga kunjungan ke Istana Basman di Amman untuk menemui Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein. 

Lawatan ini menambah panjang daftar kunjungan luar negeri Prabowo sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Hingga akhir Februari 2026, dia telah melakukan 48 perjalanan luar negeri. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat ketimbang jumlah lawatan luar negeri Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam periode yang sama di awal masa pemerintahan mereka.

Ini mengindikasikan diplomasi menjadi salah satu aktivitas paling intens bagi pemerintahan saat ini. Di tengah ketidakpastian geopolitik yang semakin kompleks—mulai dari konflik di Timur Tengah hingga meningkatnya proteksionisme perdagangan yang dipicu kebijakan tarif AS—aktivitas diplomasi yang tinggi sebenarnya bukan hal yang mengherankan. 

Fenomena meningkatnya mobilitas para pemimpin dunia ini juga tercermin dalam sejumlah riset. Penelitian Kylie McKee, Collin J. Meisel, dan tim dari Frederick S. Pardee Institute for International Futures di Universitas Denver menunjukkan bahwa perjalanan luar negeri para kepala negara dan kepala pemerintahan memang meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir.

Dalam riset itu, tercatat ada lebih dari 100 ribu perjalanan luar negeri yang dilakukan pemimpin dari sekitar 200 negara sepanjang periode 1990 hingga 2024. Hasilnya menunjukkan, semakin ke sini, para pemimpin global semakin sering bepergian. 

Selama dekade 1990-an, misalnya, rata-rata jumlah perjalanan luar negeri para pemimpin dunia tercatat sekitar 1.508 perjalanan per tahun. Dua dekade kemudian, selama 2010-an, angka tersebut melonjak menjadi sekitar 2.734 perjalanan per tahun.

Intensitas safari luar negeri Prabowo, dengan begitu, adalah bagian dari tren global. Jika ditotal, presiden bahkan menghabiskan waktu sekitar 112 hari, setara 3,5 bulan, di negara orang lain. 

Arah Diplomasi Prabowo

Di tengah perubahan besar dalam peta geopolitik global, arah diplomasi Indonesia di bawah Presiden Prabowo menunjukkan kecenderungan yang sedikit berbeda. Analisis Focaldata menunjukkan bahwa pusat gravitasi geopolitik dunia mulai bergeser menjauh dari AS dan, sebaliknya, semakin mendekat ke Cina sejak 2025. 

Di bawah kekuasaan Trump dengan agenda “America First”, jumlah negara yang selaras dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB dengan Washington menurun tajam. Sedangkan kedekatan diplomatik banyak negara terhadap Beijing relatif stabil. 

Bahkan sejumlah sekutu tradisional AS mulai lebih sering mengambil posisi yang berbeda di berbagai forum global sepanjang tahun lalu. Spanyol, Australia, dan Argentina adalah tiga di antaranya. 

Indonesia, di sisi lain, berjalan melawan arah. Focaldata mencatat langkah diplomatik Indonesia justru condong ke AS pada 2025, meski sebelumnya lebih dekat dengan Cina secara geopolitik. 

Dari total 48 kunjungan luar negeri, Presiden Prabowo lebih mengarahkan tujuannya ke negara-negara Barat dan sekutunya, dengan 16 kunjungan, terutama ke AS, Inggris, dan Prancis. Jika ditotal, Prabowo bahkan menghabiskan 39 hari di “Barat”, termasuk tinggal selama hampir dua pekan di AS.

Kemudian, 13 kunjungan ke kawasan Timur Tengah dan sembilan kali ke ASEAN, dengan mayoritas kunjungan hanya ke Malaysia. Sementara itu, Cina dan Rusia—dua aktor utama dalam pergeseran kekuatan global saat ini—masing-masing hanya dikunjungi dua kali.

Distribusi perjalanan tersebut juga memperlihatkan bahwa—meski pemerintah sering mengusung narasi solidaritas Global South dan kerja sama Selatan-Selatan—diplomasi Indonesia masih sangat berorientasi, bahkan cenderung menguat pada negara-negara Barat.

Radityo Dharmaputra dari Universitas Airlangga dan Ahmad Rizky M. Umar dari Aberystwyth University, dalam artikelnya di The Conversation Indonesia yang terbit pada 24 Juli 2025, menilai diplomasi Indonesia saat ini cenderung tidak menunjukkan arah yang jelas.

Prioritas kunjungan ke ASEAN, misalnya, hanya Malaysia dan Singapura. Sepanjang menjadi presiden, Prabowo bahkan belum pernah menginjakkan kakinya ke Filipina, Vietnam, Laos, atau Kamboja. Padahal, secara geografis dan ekonomi, kawasan ini merupakan lingkungan strategis terdekat Indonesia sekaligus pasar utama perdagangan regional.

Presiden pun dinilai terlalu menekankan aksi diplomasi simbolik melalui kunjungan luar negeri yang intens, tetapi tidak selalu diiringi strategi kebijakan yang konsisten. Akibatnya, diplomasi Indonesia berisiko terlihat sebagai “gaya tanpa substansi”.

Kedua peneliti itu juga menyoroti kecenderungan pengambilan keputusan luar negeri yang semakin terpusat di lingkaran presiden, sehingga peran Kementerian Luar Negeri menjadi redup.

Situasi ini, menurut mereka, berpotensi melemahkan posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama di kawasan. Dilema tersebut terlihat ketika Indonesia dihadapkan pada persoalan konkret seperti negosiasi tarif perdagangan dengan AS di bawah kendali Trump.

Salah satu hasil diplomasi tersebut adalah kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Kajian LPEM UI, dalam “Trade and Industry Brief”, menilai kesepakatan itu berat sebelah. Indonesia, misalnya, disebut memberikan konsesi yang luas, termasuk penghapusan tarif hingga 0%, untuk sekitar 99% produk dari Negeri Paman Sam yang masuk ke pasar domestik.

Indonesia juga diminta berkomitmen untuk menghapus berbagai hambatan non-tarif dan mengharmonisasi standar produk dengan standar AS. Menurut LPEM, ini berpotensi menggerus kedaulatan regulasi domestik karena Indonesia harus menyesuaikan sejumlah kebijakan dengan standar yang ditetapkan oleh Amerika.

Demi Gaet Investasi?

Jika ditarik dari hasil berbagai pertemuan bilateral maupun multilateral, arah diplomasi Presiden Prabowo menunjukkan penekanan kuat pada kerja sama perdagangan dan komitmen investasi. 

Pendekatan ini sebenarnya bukan hal baru. Presiden sebelumnya, Joko Widodo, juga menempatkan diplomasi ekonomi sebagai prioritas. Hal yang membedakan adalah keterlibatan langsung Prabowo yang membikin tingginya frekuensi kunjungan luar negerinya sejak awal menjabat sebagai presiden.

Dalam lawatan ke forum-forum global, Prabowo beberapa kali unjuk gigi mempromosikan sovereign wealth fund yang ia dirikan, BPI Danantara, demi membangun kepercayaan investor asing. Usaha ini terlihat, misalnya, saat ia menghadiri World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.

“Dengan Danantara, saya dapat berdiri di hadapan Anda semua sebagai mitra yang setara. Indonesia kini bukan hanya negeri yang damai dan stabil, tapi membuka banyak peluang,” kata Prabowo, Kamis, 22 Januari.

Sejumlah hasil konkret pun mulai tampak. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Prabowo mengamankan komitmen investasi maritim senilai 4 miliar poundsterling, setara Rp90 triliun.

Sementara itu, dalam kesepakatan ART yang diteken Prabowo Februari lalu, AS juga menimbang berinvestasi, khususnya di bidang pertambangan mineral tanah jarang, di negara ini. 

Akhir Maret nanti, Prabowo dijadwalkan kembali melawat ke Jepang dan Korea Selatan, salah satunya untuk membahas kerja sama di bidang perdagangan dan investasi.

Di Timur Tengah, Indonesia tidak hanya menekankan posisinya sebagai agen “perdamaian” dunia seperti yang disampaikan Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir, tetapi juga berusaha memancing investasi. 

Dalam pertemuannya dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Abu Dhabi Februari lalu, Prabowo mengantongi komitmen UEA untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Tahun lalu, Prabowo juga membawa pulang kesepakatan investasi senilai US$27 miliar, setara Rp459 triliun, usai pertemuannya dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Jeddah.

Namun, meski gencar mendekat ke kubu Barat dan Timur Tengah untuk menggaet investasi, ini belum sepenuhnya tercermin dalam investasi langsung yang masuk ke Indonesia sepanjang 2025. 

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke Indonesia mencapai Rp900,9 triliun sepanjang Januari sampai Desember 2025. Mayoritas investasi ini justru berasal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Blok Timur, seperti Cina dan Rusia.

Singapura memimpin sebagai investor terbesar yang nilai investasinya mencapai Rp278,5 triliun pada 2025. Porsi Singapura ini sudah mencakup 31% dari total PMA yang masuk. Lalu ada Hong Kong yang berinvestasi senilai Rp170,3 triliun, Cina Rp120,1 triliun, dan Malaysia Rp71,4 triliun.