Buat ringkasan dengan AI
Selepas jam makan siang, etalase kaca warteg milik Dheni di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, masih dipenuhi lauk yang belum terjual. Orek tempe tampak menggunung. Di sebelahnya, tumis buncis, olahan tahu dan telur, dan ayam kecap masih tersusun murung menunggu dibeli.
Sesekali pelanggan datang. Seorang pria memesan nasi dan sayur. Tak lama kemudian, pelanggan lain memesan nasi bungkus berlauk ayam. Dheni, yang membantu ibunya di warung sejak masih pemuda tanggung, cekatan mengisi piring dan bungkusan. Setelah keduanya pergi, warung kembali sunyi.
Pemandangan seperti itu semakin sering Dheni temui dalam beberapa bulan terakhir. Warteg yang telah berdiri sejak 1993 itu merupakan titik temu bagi para pencari makan murah. Pembelinya kalau bukan kuli bangunan, pekerja perusahaan rintisan, atau warga sekitar.
Belakangan, Dheni mulai mencium perangai berbeda dari para pelanggannya. Ada yang biasanya menyantap ayam, sekarang mencukupi diri dengan telur. Ada yang hanya membeli lauk lantaran membekali diri dengan nasi dari rumah. “Yang tadinya beli nasi sama ayam Rp15 ribu, sekarang beli nasi sama telur Rp10 ribu,” ujarnya saat ditemui Katadata, 10 Juni lalu.
Di saat yang sama, biaya usaha terus naik. Harga sayur, bawang, cabai, hingga plastik dan kertas pembungkus makanan meningkat sejak awal tahun. Saat Ramadan kemarin, Dheni terpaksa menaikkan harga satu porsi nasi dan ayam dari Rp13 ribu menjadi Rp15 ribu. Lewat strategi ini, alih-alih menyelesaikan masalah, omzet warung justru menyusut lebih dari 60%.
Dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat tembus Rp18.000 per dolar AS baru-baru ini, Dheni semakin limbung. Ia sedang mempertimbangkan strategi lain: mengurangi jumlah sajian per porsi. “Misalnya, biasanya dua centong nasi untuk satu porsi, ini jadi satu setengah centong,” katanya.
Di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, warteg milik Ratna juga terjepit. Selain menghadapi kenaikan harga cabai dan sayuran, perempuan 28 tahun ini mengeluhkan biaya kemasan yang ikut melonjak. Harga satu pak kertas pembungkus yang sebelumnya sekitar Rp25 ribu kini mencapai Rp30 ribu. Harga plastik pun ikut terkerek.
Ratna pun mulai menyiasati menu. Kalau harga buncis melonjak, umpamanya, dia menggantinya dengan kacang panjang yang sedang turun. “Buncis sempat naik dari Rp13 ribu jadi Rp20 ribu-an per kilogram. Cabai rawit dulu Rp60 ribu, sekarang Rp70 ribu-an per kilogram,” katanya.
Pernyataan Ratna itu dibenarkan data Kementerian Perdagangan. Pada 5 Juni, rata-rata harga cabai rawit merah di Indonesia mencapai Rp68.210 per kilogram. Harga ini naik 50,45% dibanding 5 Juni tahun lalu (yoy), yang rata-ratanya Rp45.337 per kilogram.
Warung milik Dheni dan Ratna barangkali hanya dua dari puluhan ribu warteg di seantero Jabodetabek. Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), yang menaungi lebih dari 10 ribu warung tegal di Jabodetabek, membenarkan fenomena tak sedap ini.
Ketua Umum Kowantara, Mukroni, mengatakan para pemilik warteg kini menghadapi dilema yang sama: harga kebutuhan usaha terus bergerak naik, sementara daya beli pelanggan justru tertahan.
Di satu sisi, mereka harus membayar lebih mahal untuk bahan baku dan segala tetek-bengeknya. Di sisi lain, menaikkan harga menu bukan perkara mudah karena sebagian besar pelanggan warteg berasal dari kelompok pekerja harian. Mulai dari pengemudi ojek online, pedagang asongan, buruh bangunan, pekerja serabutan, hingga karyawan bergaji cetek.
“Kalau harga menu naik seribu atau dua ribu rupiah saja, mereka langsung menghitung ulang pengeluarannya,” kata Mukroni pada 9 Juni. Karena itu, ia melanjutkan, perubahan perilaku konsumsi biasanya lebih cepat terlihat di warteg dibandingkan sektor usaha lainnya.
Bagi Mukroni, warteg bukan sekadar tempat makan murah. Di tengah mahalnya biaya hidup perkotaan, warteg menjadi semacam jaring pengaman sosial bagi masyarakat kelas menengah bawah. Ketika kondisi ekonomi memburuk, kata dia, tanda-tandanya lebih cepat muncul di warteg-warteg.
Rupiah Melemah, Pengeluaran Terkerek
Gejala yang terjadi di warteg-warteg sejalan dengan kekhawatiran ekonom sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, awal Juni lalu, mantan Menteri Keuangan itu mengingatkan pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga yang pada akhirnya paling dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Menurut Chatib, pelemahan nilai tukar dapat diteruskan ke harga barang melalui kenaikan biaya impor bahan baku dan barang konsumsi. Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, pelaku usaha harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli barang dari luar negeri. Tekanan itu kemudian merambat ke rantai produksi hingga sampai ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih mahal.
Badan Pusat Statistik (BPS) pun mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) terus meningkat dalam setahun terakhir. Pada Januari 2025, IHK di level 105,99. Setelah sempat turun pada Februari, indeks tersebut melonjak pada level yang lebih tinggi. Hingga Mei 2026, IHK mencapai 111,4.
Kenaikan IHK menunjukkan bahwa secara umum harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga kian mahal. Apalagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama makanan.
Tekanan terhadap rumah tangga pun berpotensi bertambah setelah pemerintah resmi menaikkan lebih dari 30% harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni lalu.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan kenaikan harga BBM nonsubsidi berisiko mempersempit ruang konsumsi rumah tangga, terutama kelompok kelas menengah yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari. Ketika pengeluaran transportasi meningkat, masyarakat cenderung mengurangi belanja yang dianggap tidak mendesak, mulai dari makan di luar rumah, rekreasi, hingga pembelian barang tahan lama.
Wanti-wanti Kadin itu klop dengan apa yang lebih dulu terjadi di warteg. Pelanggan memang belum berhenti makan di luar rumah, tetapi mulai mengubah pilihan lauknya. Ada yang menukar ayam dengan telur, membeli lauk tanpa nasi, atau mengurangi frekuensi makan.
Pada saat yang sama, ketergantungan Indonesia terhadap barang konsumsi impor masih cukup tinggi. Data BPS menunjukkan nilai impor barang konsumsi pada April 2026 mencapai US$2,4 miliar, melonjak 43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ketika rupiah melemah, biaya untuk mendatangkan berbagai produk konsumsi dari luar negeri ikut meningkat dan berpotensi diteruskan ke harga yang dibayar konsumen.
Ketergantungan itu terlihat pada sejumlah komoditas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seluruh kebutuhan gandum, misalnya, dipenuhi melalui impor dan kemudian diolah menjadi tepung terigu untuk berbagai produk pangan. Indonesia juga masih mengimpor lebih dari 90% kebutuhan bawang putih nasional, salah satu bumbu dasar yang nyaris tak tergantikan dalam masakan Nusantara.
Namun, bagi warteg, komoditas yang paling sensitif adalah kedelai. BPS dan TradeMap mencatat sebagian besar kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi lewat impor, sementara produksi dalam negeri terus menyusut. Sejak 2016, volume impor kedelai konsisten berada di kisaran 621 ribu ton per kuartal atau sekitar 2 juta ton per tahun.
Hal itu membikin harga kedelai sangat sensitif terhadap pergerakan rupiah. Kedelai adalah komoditas luar biasa di warteg. Ia bisa menjelma menjadi gulai tahu, gorengan tempe-tahu, orek tempe, hingga menyebar ke aneka sayur-mayur. “Banyak menu yang bergantung pada kedelai,” kata Mukroni.
Posisi tahu dan tempe juga istimewa dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai sumber protein yang paling terjangkau. Karena itu, setiap kenaikan harga kedelai berpotensi langsung menekan pengeluaran rumah tangga kelas menengah dan bawah.
Tekanan tersebut tidak hanya dirasakan rumah tangga sebagai konsumen, tetapi juga pelaku usaha kecil yang berada di ujung rantai distribusi. Ketika biaya operasional naik sementara pelanggan semakin berhati-hati membelanjakan uangnya, ruang keuntungan usaha menjadi semakin sempit.
Segala impitan akibat pelemahan rupiah yang tajam dalam beberapa bulan terakhir juga datang di saat yang kurang ideal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kualitas kredit UMKM sebenarnya telah memburuk dalam dua tahun terakhir.
Nilai kredit yang berstatus macet tercatat Rp138,4 triliun pada kuartal I-2026, atau naik sekitar 5,1% dibanding kuartal sebelumnya. Sejak kuartal I-2024, kredit macet UMKM terus mengalami kenaikan.
Memang, data yang sama mencatat kredit UMKM dalam kategori lancar juga positif. Namun, kenaikannya secara kuartalan hanya 0,4%. Bandingkan, misalnya, dengan kenaikan kategori lain: dalam perhatian khusus (naik 8,2% qoq), kurang lancar (3,8%), dan diragukan (8%).
Kenaikan itu mengindikasikan semakin banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan memenuhi kewajiban kreditnya kepada perbankan. Ini terjadi bahkan sebelum tekanan pelemahan rupiah mencapai level seperti sekarang.
Editor: Muhammad Almer Sidqi
