Buat ringkasan dengan AI
Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak terhadap merosotnya kinerja perekonomian. Penutupan sekolah yang berlangsung selama satu tahun terakhir turut berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak-anak. Dampaknya mungkin baru akan terasa dalam jangka panjang, yakni produktivitas pelajar Indonesia di masa depan.
Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Budaya PBB (UNESCO) memperingatkan adanya potensi penurunan kemampuan membaca dasar siswa akibat pandemi. Diproyeksikan ada penambahan 20% atau 101 juta anak di dunia yang kesulitan membaca. Hal serupa juga diprediksi terjadi di Indonesia.
Dalam laporan berjudul “Janji Pendidikan Indonesia”, Bank Dunia memberikan catatan merah terhadap kemampuan membaca pelajar usia 15 tahun ke bawah. Dengan situasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat ini, hanya 30% siswa yang diprediksi mencapai skor minimum kemampuan membaca dalam Programme for International Student Assessment (PISA).
Padahal skor PISA Indonesia dalam kemampuan membaca cenderung turun sejak 2009. Pada tahun itu, Indonesia memiliki skor 402, yang tertinggi dalam dua dekade terakhir. Namun skor tersebut terus turun menjadi 371 pada 2018. Skor tersebut terpaut jauh dibandingkan rata-rata negara OECD sebesar 487 poin. Bahkan di antara negara Asia Tenggara, Indonesia hanya sedikit unggul dari Filipina.
Bank Dunia memprediksi tanpa pembenahan pendidikan selama pandemi ini, Indonesia akan kehilangan skor PISA dalam kemampuan membaca. Diperkirakan jika sekolah ditutup selama empat bulan, skor akan turun 11 poin. Semakin lama penutupan, skor akan semakin turun yakni 16 poin jika tutup enam bulan dan 21 poin jika sekolah tutup delapan bulan.
“Penurunan (kemampuan membaca) tersebut dapat menyebabkan hilangnya nilai pendapatan seumur hidup setara dengan US$ 151 miliar atau 13,5% dari PDB 2019,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Bank Dunia menilai kelompok siswa dari keluarga miskin yang paling terkena dampak PJJ. Mereka memiliki keterbatasan, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki akses dalam bersekolah secara daring tersebut.
Misalnya dalam penggunaan perangkat seluler yang mesti bergantian dengan anggota keluarga lain. Ketidaksetaraan ini tergambar dari akses TIK di wilayah perdesaan dan penduduk dengan status ekonomi terendah jauh lebih sedikit dibandingkan di wilayah perkotaan dan status ekonomi terkaya.
“Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah diperkirakan kehilangan lebih banyak waktu belajar daripada anak-anak dari keluarga yang lebih kaya,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Dampak lain dari PJJ adalah berkurangnya kualitas pendidikan yang diterima siswa. Dalam Human Capital Index 2020 dari Bank Dunia, rata-rata lama bersekolah di Indonesia diukur dari expected years of school selama 12,4 tahun.
Namun Bank Dunia menjelaskan bahwa bersekolah tidak sama dengan belajar. Meskipun rata-rata bersekolah mencapai 12,4 tahun, tetapi pembelajaran yang diterima hanya setara dengan 7,8 tahun belajar. Pembelajaran ini diukur dengan indikator Learning-Adjusted Years of Schooling (LAYS).
Dengan adanya penutupan sekolah selama pandemi, maka kualitas pembelajaran pun ikut menurun. Bank Pembangunan Asia (ADB) memprediksi, tingkat LAYS Indonesia berpotensi turun 0,22 poin sampai 0,48 poin selama pandemi dari basis 7,8 tahun pada saat sebelum pandemi terjadi.
Semakin rendah kualitas pendidikan, akan berdampak ke kondisi perekonomian mereka di masa depan. ADB memprediksi rata-rata pendapatan siswa yang sekarang mengalami penurunan kualitas pembelajaran berpotensi hilang antara US$ 41 sampai US$ 89 per tahun. Secara agregat, potensi pendapatan seumur hidup yang hilang mencapai US$ 25,6-55,2 miliar atau sekitar 2-5% jika diukur terhadap PDB Indonesia 2019.
“Segala hal yang mereka pelajari selama mengikuti pendidikan, akan menjadi faktor penentu keterampilan yang mereka miliki saat memasuki dunia kerja ketika dewasa,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Oleh karenanya, diperlukan strategi untuk memulihkan mutu pembelajaran siswa. Pemerintah memang telah memberikan lampu hijau pembelajaran tatap muka (PTM). Namun karena sifatnya terbatas, diperlukan kerja lebih keras untuk meningkatkan pemahaman siswa pada proses belajar mengajar.
Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk fokus kepada mekanisme pembelajaran di seluruh sistem pendidikan. Sekaligus memastikan tidak ada anak yang tertinggal, terutama dari keluarga miskin, daerah terpencil, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, Indonesia dapat menggunakan penilaian dari siswa agar guru dan kepala sekolah mengetahui apa yang siswa belum kuasai. Selanjutnya, terdapat dukungan khusus untuk siswa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. “Ini sangat penting sebagai upaya pemulihan pendidikan dari dampak Covid-19,” tulis Bank Dunia.
Editor: Aria W. Yudhistira
