Indonesia tidak punya pilihan selain memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai langkah penanganan terhadap hantaman pandemi Covid-19 gelombang kedua. Meski belum sempurna, pelaksanaan pembatasan sosial wilayah ini perlahan menunjukkan hasil penurunan kasus aktif akibat virus corona.
"Atas arahan presiden, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali diperpanjang sampai 16 Agustus 2021," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin, 9 Agustus 2021. Sementara itu, khusus di luar Jawa-Bali perpanjangan (PPKM) berlaku selama dua minggu, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 23 Agustus.
Melalui PPKM, pemerintah berpendapat adanya korelasi kuat antara mobilitas masyarakat dan perkembangan jumlah kasus konfirmasi dan kasus aktif. Itu ditunjukkan dari hasil yang cukup baik selama pelaksanaan PPKM Level 2, 3, dan 4 di Jawa-Bali sejak 2-9 Agustus.
“Dari data yang didapat terjadi penurunan kasus positif Covid-19 hingga 59,6 persen,” ucap Luhut.
Penurunan kasus Covid-19 di Indonesia sebenarnya belum stabil. Banyak pihak, bahkan Presiden Joko Widodo, menyoroti tren kenaikan kasus harian Covid-19 justru terjadi di luar Jawa-Bali pada awal Agustus atau sebelum perpanjangan PPKM level 4. Inilah yang menjadi alasan utama pemerintah memutuskan kembali memperpanjang PPKM Level 4.
Wilayah di luar Jawa-Bali berkontribusi sekitar 54% peningkatan kasus pada pekan pertama Agustus. Sebanyak 18 provinsi mengalami tren kenaikan jumlah kasus aktif. Tujuh belas di antaranya merupakan provinsi di luar Jawa-Bali dan Bali menjadi satu-satunya provinsi fokus wilayah PPKM yang mengalami kenaikan. Sementara, 16 provinsi mengalami tren penurunan kasus.
Lima provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur naik 40.2%, Sulawesi Tengah naik 39,8%, Kepulauan Bangka Belitung naik 25,7%, Kalimantan Selatan naik 12,9%, dan Sumatera Barat naik 10%. Kenaikan kasus Covid-19 bahkan meningkat tajam hampir di seluruh provinsi di Indonesia pada 9 Agustus hingga kemudian angkanya kembali menurun pada 12 Agustus. Terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT), ada lonjakan kasus dari hanya 1.136 kasus pada 5 Agustus menjadi 3.597 kasus pada tanggal 6 Agustus.
Untuk merespons situasi tersebut, Presiden Jokowi mengatakan ada tiga hal yang penting untuk segera dilakukan. Pertama, membatasi mobilitas masyarakat. Kedua, menggencarkan pengetesan dan penelusuran. Ketiga, Presiden menginstruksikan agar para pasien positif Covid-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter).
Dia meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olah raga, balai, hingga sekolah.
Indikator Keberhasilan PPKM
PPKM Level 4 memiliki substansi yang sama dengan PPKM Darurat. Bedanya, PPKM Level 4 diterapkan di daerah dengan level assesmen 3 dan 4 di Jawa-Bali. Wilayah dikategorikan berdasarkan level 1-4 berdasarkan tingginya tingkat transmisi komunitas yang bisa menyebarkan virus secara luas di masyarakat.
Indikator PPKM Level 4 dilihat dari kasus konfirmasi lebih dari 150 per 100 ribu penduduk per minggu, angka kejadian rawat inap baru lebih dari 30 per 100 ribu penduduk per minggu, dan jumlah kematian akibat Covid-19 lebih dari 5 per 100 ribu penduduk per minggu.
Pada PPKM Level 4, pemerintah mempunyai sejumlah target, di antaranya menekan positivity rate mingguan tiap daerah kurang dari 5 persen, daerah dengan positivity rate mingguan lebih dari 25 persen, harus melakukan tes 15 orang per 1000 penduduk per minggu, dan pemerintah daerah juga perlu melakukan tracing sampai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi.
“Salah satu keberhasilan PPKM dari indikator positivity rate. Sekarang kan positivity rate (Indonesia) masih 22%, ujar epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani kepada Katadata.co.id, Kamis 12 Agustus 2021.
Editor: Aria W. Yudhistira
