Kisruh Lahan Blok Cepu, SKK Migas Tunggu Keputusan Gubernur

Mengacu UU Nomor 2 tahun 2012, tanah kas desa yang akan dibebaskan harus ditetapkan dulu untuk kepentingan umum. Setelah itu akan diganti dengan lahan baru.
Arnold Sirait
3 Maret 2016, 17:54
Blok Cepu
Katadata

KATADATA - Kisruh tukar guling lahan di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, sampai saat ini belum menemui titik temu. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur mengenai pembebasan lahan yang merupakan tanah kas desa tersebut.

Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi mengaku, sudah mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Timur untuk penetapan status tanah kas Desa Gayam. Artinya, tanah kas desa tersebut harus ditetapkan terlebih dulu sebagai lahan untuk kepentingan umum. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

(Baca: SKK Migas: Perpanjangan Kontrak Fasilitas Blok Cepu Rugikan Negara)

Sebelum adanya aturan itu, penggunaan tanah tidak membutuhkan penetapan lokasi dan hanya mengajukan izin. SKK Migas memberikan izin pengoperasian Lapangan Banyu Urip ini sejak 2011. Tanah kas Desa Gayam yang saat ini diributkan termasuk dalam kawasan operasi ExxonMobil Indonesia di lapangan migas tersebut. Namun, sejak UU No. 2 itu berlaku, kegiatan hulu migas membutuhkan penetapan lokasi karena masuk dalam kepentingan umum.

Advertisement

Dengan merujuk aturan tersebut, tanah yang digunakan untuk kepentingan migas harus dibebaskan terlebih dulu. Setelah itu baru dicarikan lokasi pengganti yang nilainya sama dengan tanah tersebut. “Saat ini masih proses permohonan penetapan lokasi ke Gubernur Jawa Timur,” kata Didik kepada Katadata, Kamis (3/3).

Tim penilai akan menentukan tanah penggantinya, dengan memperhitungkan nilai tanah kas Desa Gayam. Perhitungan itulah yang akan dijadikan dasar untuk membeli lahan pengganti. Dalam kasus ini, Didik mengatakan sejak tahun lalu sebenarnya sudah ada beberapa opsi yang dapat dijadikan pengganti. Sayangnya, dia enggan menyebut lokasi sejumlah lahan pengganti tersebut.

(Baca: SKK Migas: Puncak Produksi Blok Cepu April 2016)

Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, ada empat opsi yang disiapkan untuk mengganti tanah kas Desa Gayam. Dua tanah masih masuk dalam Desa Gayam, sementara dua lainnya di luar Desa Gayam tapi masih di Kecamatan Gayam. SKK Migas dan Kepala Desa Gayam semula sepakat memilih lahan pengganti yang berada di Desa Gayam. Namun, di tengah proses administrasi pengurusan lahan tersebut, kepala desa mendadak meminta ExxonMobil dan SKK Migas menyelesaikan prosesnya dalam waktu 52 hari.

Berdasarkan informasi, ada kepentingan makelar tanah dalam kisruh tukar guling lahan tersebut karena hanya satu lahan yang pengurusannya beres dalam waktu singkat. Lahan itu berada di luar Desa Gayam, tetapi masih dalam Kecamatan Gayam. “Yang memiliki tanah tersebut seorang pengusaha yang sering menjadi mitra BUMD di Banyu Urip,” kata sumber Katadata.

Proses penunjukan tanah pengganti tersebut pun berlarut-larut. Bahkan sampai dengan kontrak berakhir 11 Februari 2016, lahan pengganti belum juga ditentukan. Untuk itu melalui surat keputusan Kepala Badan Perizinan Bojonegoro Nomor 503/193/SK.HO/208.412/2016, Bupati akhirnya mencabut sebagian legalitas izin gangguan yang memanfaatkan tanah kas desa Gayam seluar 130.017 meter persergi atau 13 hektare. Keputusan ini berlaku sejak 16 Februari 2016.

Meski izin gangguan dicabut, SKK Migas yakin hal tersebut tidak akan mengganggu produksi di Blok Cepu. Mengingat tanah kas desa yang dijadikan lapangan Pad C oleh ExxonMobil merupakan sumur yang produksi pada waktu Exxon masih menggunakan fasilitas produksi awal (Early Production Facility/EPF) dan pengembangan awal (Early Oil Expansion/EOE). Di lapangan ini terdapat 19 sumur. Saat ini Exxon sudah tidak lagi menggunakan dua fasilitas tersebut dan hanya mengandalkan fasilitas produksi utama. 

Reporter: Miftah Ardhian
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait