Turunkan Harga, Pemerintah Revisi Kontrak Jual Beli Gas di Medan

"Dengan harga gas yang begini (turun), kami harapkan industri di sana lebih hidup dan gas yang ada lebih terserap lagi," kata Wiratmaja.
Anggita Rezki Amelia
Oleh Anggita Rezki Amelia
21 Februari 2017, 17:09
pipa gas pertamina
Arief Kamaludin|Katadata

Pemerintah segera merevisi kontrak jual beli gas bumi di Medan. Hal ini dilakukan menyusul terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Nomor 434 K/12/MEM/2017. Keputusan ini memuat tentang penurunan harga gas bumi untuk industri di Medan dan berlaku surut sejak 1 Februari 2017.

Menurut Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja, harga gas di Medan bisa turun karena tidak ada lagi biaya regasifikasi. Selain itu penurunan harga gas di kawasan tersebut disebabkan adanya efisiensi dari produsen (hulu), efisiensi komponen biaya angkut ruas pipa milik Pertamina, serta penurunan komponen biaya distribusi di ruas pipa milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero) alias PGN.

(Baca: Kementerian ESDM Rilis Aturan Penurunan Harga Gas di Sumatera Utara)

Ada tiga kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) di tingkat hulu yang mengalami revisi. Pertama, kontrak  PJBG PT Pertamina Hulu Energi (PHE) NSO selaku produsen gas dengan PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya sebagai pembeli gas. Volume gas yang dijual sebesar 4,7 miliar british thermal unit per hari (bbtud).  Harga gas dari PHE NSO semula sebesar 7,85 per juta british thermal unit (mmbtu), lalu turun  menjadi US$ 6,95 per mmbtu ditambah 1 persen harga minyak Indonesia (ICP).

Kedua, kontrak PJBG Pertamina EP sebagai produsen gas dengan  PGN sebagai pembelinya dengan jumlah volume gas 4,8 BBTUD. Gas berasal dari Lapangan Pangkalan Susu dan Wampu. Harga gas di hulu yang semula US$ 8,24 per mmbtu, menjadi US$ 6,82 per mmbtu ditambah 1 persen ICP.

Ketiga, revisi kontrak PJBG antara Triangle Pase Inc. sebagai produsen gas dari Blok Pase di Aceh dengan pembelinya PGN dengan jumlah volume gas sebesar 3,0 bbtud. Adapun harga gas yang sebelumnya sebesar US$ 7,85 per mmbtu, kini direvisi menjadi US$ 6,95 per mmbtu ditambah 1 persen harga minyak Indonesia (ICP). 

(Baca: SKK Migas Menilai Impor Gas Tak Menjamin Harga Turun)

Selain kontrak dari hulu, pemerintah juga merevisi kontrak di hilir, antara lain kontrak PGN dengan beberapa industri. "PGN ini kan user-nya adalah industri-industri di Medan, kontraknya juga harus direvisi," kata Wiratmaja.

Grafik: Alokasi Gas Bumi untuk Ekspor dan Domestik 2003-2014
Alokasi Gas Bumi untuk Ekspor dan Domestik 2003-2014



Wiratmaja mengatakan pemerintah memang sengaja mengkorelasikan formula harga gas hulu di Medan dengan harga minyak Indonesia (ICP). Tujuannya agar keekonomian lapangan migas di hulu tetap ekonomis, dengan mengikuti dengan perkembangan harga minyak.

Alasan lainnya, wilayah kerja migas di sekitar Medan termasuk dalam zona yang terpencil dan memiliki cadangan migas yang kecil-kecil. "Makanya formulanya kami buat begini," ujar dia di Gedung DPR Jakarta, Senin malam, (20/2).

Wiratmaja menargetkan revisi kontrak tersebut bisa selesai dalam waktu dekat,  sehingga industri di Medan dapat segera menikmati penurunan harga gas dan mendorong penggunaan gas pipa. Saat ini konsumsi gas pipa di Medan masih kecil, yakni masih sekitar 10 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

(Baca: Produksi Gas LNG Tahun Ini Ditargetkan Naik 2,8 Persen)

Padahal masih potensi gas lebih besar yang belum terserap. Salah satunya gas dari Blok NSO yang masih belum ada pembelinya sekitar 7 mmscfd gas. "Dengan harga gas yang begini (turun), kami harapkan industri di sana lebih hidup dan gas yang ada lebih terserap lagi," kata Wiratmaja. 

Video Pilihan

Artikel Terkait