Ahli Ungkap Risiko Akselerasi Dokter Spesialis Lewat AHS

Andi M. Arief
16 Desember 2022, 15:10
Ilustrasi Dokter
Pexels.com/Cottonbro
Ilustrasi Dokter

Minimnya pemerataan dokter spesialis di dalam negeri menjadi masalah yang coba diatasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), setelah menyatakan Indonesia kekurangan 18.752 dokter spesialis. Kebutuhan ini meliputi sembilan jenis, yakni spesialis ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah, saraf, Ob-Gyn, ilmu kesehatan anak, ilmu penyakit dalam, ilmu bedah, anestesi dan terapi intensif, radiologi, dan patologi klinik

Menanggapi masalah ini, Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai persoalan ini tidak bisa diatasi hanya dengan penempatan dan peningkatan produksi dokter, akan tetapi membutuhkan solusi secara menyeluruh.

Sebab, ia mengatakan, masalah utama dari kurang meratanya distribusi dokter spesialis adalah minimnya pengembangan infrastruktur rumah sakit di daerah. Selain itu, pendidikan dokter spesialis saat ini membuat rumah sakit harus memiliki alat kesehatan yang mumpuni.

"Percuma saja kalau dokter spesialis sudah tersedia tapi alat kesehatan khusus yang diperlukan tidak ada. Selain itu, sesudah tersedia dokter spesialis, harus ada tenaga pendukung kerja," kata Tjandra.

Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes ini juga menjelaskan, pelayanan dokter spesialis tidak bisa dikerjakan hanya oleh dokter spesialis. Menurutnya, layanan dokter spesialis harus diimbangi dengan pelayanan di rumah sakit yang mumpuni, pelayanan multi spesialistik, dan manajemen rumah sakit yang baik.

Dengan kata lain, Tjandra menyampaikan, dokter spesialis harus didukung dengan tenaga terampil lainnya, seperti tenaga perawat yang mahir serta petugas khusus yang menangani alat kesehatan tertentu.

"Bagaimana jalan keluar terbaiknya harus dibahas dengan amat cermat agar didapat kesimpulan dan tindakan yang tepat," kata Tjandra.

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara ini juga menilai pemerintah tetap harus menjaga kualitas pendidikan kedokteran dan lulusannya di masa depan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari peningkatan produksi dokter spesialis dengan penerapan Academic Hospital System atau AHS.

Sebagai informasi, AHS berbeda dengan pendidikan berbasis rumah sakit maupun universitas. Pasalnya, status dokter residen masih sebagai mahasiswa, namun belajar praktik di rumah sakit.

Dalam AHS, rumah sakit mitra universitas dapat mengirim dokter residen ke rumah sakit lain yang masuk dalam jaringan rumah sakit mitra. Alhasil, rasio dokter dosen dan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS dapat naik dari 1:3 menjadi 1:5.

"Jangan sampai upaya menambah jumlah dokter spesialis lalu mengorbankan mutu atau kualitas dokter spesialis yang akan berdampak pada pelayanan pasien. Ini tentu berbahaya," ujar Tjandra.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana melengkapi infrastruktur dan alat kesehatan di daerah hingga 2027. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pemerataan dokter spesialis di daerah.

Budi mengatakan program pelengkapan tersebut telah dimulai sejak tahun ini dan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurutnya, program tersebut akan dilanjutkan pada 2023 dengan sumber dana anggaran Kemenkes.

"Pokoknya selama 5 tahun sampai 2027 kami menyiapkan Rp 30 triliun untuk melengkapi alat kesehatan di daerah," kata Budi kepada Katadata.co.id, Rabu (14/12).

Dalam paparan Kemenkes, total dana yang dibutuhkan untuk melengkapi alat kesehatan, sarana, dan prasarana di seluruh rumah sakit nasional adalah Rp 31 triliun. Kucuran dana tersebut akan dibagi menjadi dua tahap yakni Rp 17,9 triliun hingga 2024 dan Rp 13,1 triliun pada 2025-2027.

Sumber dana yang akan digunakan adalah dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sebanyak 70%. Selebihnya, Budi berencana menggunakan dana alokasi khusus bidang kesehatan, dana badan layanan umum, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana kemitraan bersama Islamic Development Bank, Bank Dunia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pada 2022-2024, total dan yang akan dikucurkan untuk pemenuhan alat kesehatan mencapai 16,35 triliun. Pemenuhan alat kesehatan terbesar akan ditujukan pada rumah sakit madya atau senilai Rp 11,99 triliun.

Pada 2023, total rumah sakit yang akan mendapatkan pemenuhan alat kesehatan mencapai 7.127 unit senilai Rp 6,61 triliun. Secara rinci, pemenuhan alat kesehatan di rumah sakit paripurna sejumlah 1 unit, rumah sakit utama sebanyak 4 unit, dan rumah sakit madya mencapai 146 unit.

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait