Deregulasi Masih Tersendat, Pemerintah Tunda Paket Jilid VII
KATADATA - Pemerintah menunda pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid ketujuh (VII) pada pekan ini. Pasalnya, pemerintah saat ini masih fokus mengevaluasi perkembangan enam paket yang sudah dirilis sebelumnya. Terutama mengevaluasi paket kebijakan jilid I yang berisikan banyak deregulasi atau perubahan peraturan.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, evaluasi itu untuk mengetahui apakah peraturan yang direncanakan tersebut sudah diterbitkan atau belum. “Semua paket sebenarnya, di-review. Walaupun ada juga yang waktu diumumkan, Januari 2016 baru berlaku (peraturannya),” katanya di Jakarta, Kamis malam (19/11).
Dengan cara tersebut, pemerintah setidaknya bisa menyusun statistik yang menggambarkan jumlah regulasi, seperti Peraturan Pemerintah (PP), yang masih belum diterbitkan. Setelah itu, menurut Darmin, hasil evaluasi deregulasi tersebut akan dibahas dalam sidang kabinet awal pekan depan.
(Baca: Pemerintah Fokuskan "Paket September" untuk Sektor Riil)
Sekadar informasi, pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi pertama kali pada 9 September lalu. Paket yang bertujuan membangkitkan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia tersebut terdiri atas deregulasi sejumlah peraturan, debirokrasi alias penyederhanaan perizinan usaha dan penegakan hukum serta kepastian usaha. Ada sebanyak 134 peraturan yang diperbaiki atau dibuat baru, terdiri atas 17 peraturan pemerintah (PP), 11 peraturan presiden (Perpres), dua instruksi presiden (Inpres), 96 peraturan menteri (Permen) dan delapan aturan lainnya.
(Ekonografik: Paket September Menghadang Krisis)
Setelah itu, pemerintah rajin merilis paket kebijakan baru, hingga yang terakhir adalah paket kebijakan jilid VI pada awal November lalu. Namun, banyak pihak menganggap dampak enam seri paket itu dalam jangka menengah-panjang dan lebih fokus pada menggenjot sektor industri dan investasi.
