Tak Mau Didikte, Pemerintah Biayai Studi Kereta Jakarta-Surabaya
Pemerintah berencana mempercepat proyek pembangunan kereta semicepat Jakarta-Surabaya. Saat ini, pemerintah akan melakukan studi kelayakan proyek tersebut, dengan pendanaan sendiri. Tujuannya agar pemerintah tidak terikat dengan kepentingan dari pihak manapun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengaku telah membicarakan rencana studi kelayakan kereta semicepat Jakarta-Surabaya itu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Kedua menteri itu bersepakat mengenai skema pendanaannya.
“(Kami sepakat) yang akan membiayai studi kelayakan itu adalah pemerintah, karena kami tidak mau didikte," kata dia dalam penjelasan tertulisnya, Rabu (19/10) . (Baca: Jepang Berpeluang Besar Garap Kereta Cepat Jakarta – Surabaya)
Selanjutnya, pemerintah akan menunjuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan studi kelayakan proyek tersebut. Luhut memastikan proses studi kelayakan ini akan berjalan secara transparan.
Dengan menunjuk BPPT, harapannya studi kelayakan proyek itu bisa selesai secepatnya. "Saya minta Desember studi kelayakan sudah jadi, tetapi BPPT bilang mereka sanggup mulai Januari 2017," kata Luhut.
Pemerintah sebenarnya sudah menawarkan proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya ini kepada Pemerintah Jepang. Tawaran ini sebagai tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe beberapa bulan lalu.
