Jaga Penerimaan Negara, Tak Semua Blok Migas Produksi Dapat Insentif
Pemerintah tidak akan memberikan insentif pajak kepada semua blok minyak dan gas bumi (migas) yang sudah berproduksi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2017 mengenai perpajakan dan biaya yang dikembalikan (cost recovery).
Sekretaris Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Susyanto mengatakan pemerintah memberikan insentif perpajakan hanya kepada blok yang memiliki keekonomian rendah. Jadi blok yang sudah ekonomis, tidak perlu lagi mendapatkan fasilitas perpajakan.
(Baca: Aturan Baru, Kontraktor Migas Nikmati Insentif Pajak Sejak Eksplorasi)
Alasan tidak memberikan insentif kepada semua blok itu karena pemerintah juga menjaga penerimaan negara. "Ini artinya win-win. Kalau sudah ekonomis lalu ditambah lagi, kami kan butuh penerimaan negara juga," kata Susyanto di Kementerian ESDM, Rabu (19/7).
Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Parulian Sihotang mengatakan untuk mendapatkan insentif perpajakan, blok produksi ini akan terlebih dulu dievaluasi Kementerian ESDM dan Keuangan. “Tidak sembarangan. Kami tidak mau kontraktor dapat super normal profit," kata dia.
Adapun fasilitas perpajakan yang bisa dinikmati kontraktor diantaranya pembebasan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan Bea Masuk. Selain itu mendapatkan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% dari yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) selama masa eksplorasi.
Selain itu ada insentif lainnya yakni investment credit, pembebasan kewajiban menjual migas ke dalam negeri (DMO holiday), dan percepatan depresiasi. Investment credit adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan migas tertentu.
