Setuju Divestasi 51% Saham, Bos Freeport Hargai Kepemimpinan Jokowi
Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia telah menyelesaikan negosiasi mengenai kelanjutan operasional, termasuk soal divestasi saham. Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Inc Richard Adkerson sempat menyinggung peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama proses negosiasi.
Bahkan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak ini juga tak lepas dari kepemimpinan Jokowi. “Kami menghargai kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Kami telah mendengarkan dengan seksama keinginan dan tujuannya yang telah disampaikan oleh menteri," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).
(Baca: Negosiasi Selesai, Freeport Sepakati 5 Poin Sesuai Instruksi Jokowi)
Proses negosiasi ini dimulai sejak Februari lalu. Selama enam bulan bernegosiasi, akhirnya pada 27 Agustus 2017 kedua belah pihak mencapai kesepakatan.
Ada lima kesepakatan yang dicapai antara pemerintah dan Freeport. Pertama, yakni mengenai dasar hukum PT Freeport Indonesia. Hasil negosiasi itu memutuskan landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).
Kedua, divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Namun hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
Ketiga, PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022. Kecuali terdapat kondisi kahar (force majeur).
