Sebagai Mantan Menhub, Jonan Dipanggil KPK Jadi Saksi Dirjen Hubla

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

4/12/2017, 15.29 WIB

KPK membutuhkan keterangan saksi terkait suap perizinan dan proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jonan
Arief Kamaludin | Katadata
Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Senin (4/12). KPK akan memeriksa Jonan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perhubungan periode 2014-2016.

Jonan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap perizinan dan proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan sejak 2016-2017. Dia akan diperiksa untuk Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ATB (Antonius Tonny Budiono," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (4/12). (Baca: Dirjen Perhubungan Laut Diduga Terima Suap Aneka Izin Rp 20 Miliar)

Selain Jonan, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris PT Pelindo II Santi Puruhita dan Dirut PT Multi Prima Suniono. Keduanya juga akan diperiksa sebagai saksi untuk Tonny dalam kasus dugaan suap perizinan dan proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ATB," kata Febri.

Dalam kasus ini, Tonny awalnya ditangkap KPK di Mess Perwira Dirjen Perhubungan Laut di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (23/8) malam. Dalam operasi tersebut, KPK menemukan uang tunai dalam 33 tas sebesar Rp 18,9 miliar. Selain itu, uang juga ditemukan di dalam rekening Bank Mandiri senilai Rp 1,174 miliar.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan, salah satu suap yang diduga dilakukan Tonny berkaitan dengan perizinan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang pada Tahun Anggaran 2017. Tonny diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama (AGK), Adiputra Kurniawan agar memberikan izin proyek pengerukan senilai Rp 44,518 miliar tersebut.

"Diduga pemberian uang oleh APK (Adiputra Kurniawan) kepada ATB (Antonius Tonny Budiono) terkait pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang," kata Basaria.  (Baca: Pejabat Ditjen Perhubungan Laut Ditangkap KPK, Menhub Minta Maaf)

Selain itu, Tonny juga diduga menerima gratifikasi berupa keris, tombak, dan batu cincin dari rumah dinasnya. Hal itu didapatkan setelah KPK melakukan penggeledahan pada Jumat (25/6).

Akibat perbuatannya, Tonny sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sementara Adiputra sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan