Direktorat Jenderal Pajak menilai perlu ada perlakuan setara antara e-commerce domestik dan luar negeri.
Digital e-commerce
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah tengah menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan agar aturan tersebut tidak hanya diberlakukan untuk e-commerce domestik tapi juga luar negeri yang melayani transaksi masyarakat Indonesia.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Arif Yanuar mengatakan, pihaknya menginginkan pembelakuan aturan pajak secara menyeluruh. Artinya, ada perlakuan yang setara untuk e-commerce domestik dan luar negeri.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

“Harus diperhatikan level of playing field. Domestik kena, yang lintas negara bagaimana?” kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (9/1). Jika aturan pajak hanya diberlakukan untuk e-commerce domestik, ia juga khawatir bakal ada pergeseran platform ke luar negeri.

(Baca juga: Asosiasi Tuntut Pemerintah Berani Kejar Pajak E-Commerce Asing)

Di sisi lain, terkait tarif pajak, Arif menjelaskan alternatifnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) menggunakan tarif normal 10%. Sementara itu, tarif pajak penghasilan (PPh) juga berlaku normal yakni 25%. Khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berlaku tarif PPh final 1% dari omzet. 

Menurut dia skema yang disusun Ditjen Pajak bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut akan disampaikan kepada Menteri Keuangan pada minggu ini.

Artikel Terkait
Meski tak bisa diisi ulang, uang elektronik di beberapa toko online seperti Shopee, Tokopedia dan Bulakapak masih mengalir dari transaksi jual beli.
Kemenperin meminta Kominfo menyediakan infrastruktur internet di 50 sentra industri kecil menengah, namun baru disanggupi di 11 sentra.
Harta yang gagal direpatriasi bakal dikenakan pajak penghasilan ditambah sanksi administrasi 2% per bulan.