Jokowi Perintahkan Menteri Awasi Garam Impor Agar Tak Bocor ke Pasar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil empat menteri terkait pengawasan distribusi garam impor industri agar tak merembes ke pasar lokal. Empat menteri yang menghadap Jokowi yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Presiden mengingatkan agar petugas penegak hukum perlu mengawasi dengan baik jangan sampai kebocoran garam impor ini di pasar," kata Darmin di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/4), seperti dikutip Antaranews.
Pemerintah telah menerbitkan izin impor garam sebanyak 3 juta ton dari kuota impor 2018 sebanyak 3,7 juta ton. Izin impor garam terbagi diberikan dalam dua kali termin, yakni pada 4 Januari sebanyak 2,37 juta ton dan sebesar 676 ribu ton pada 16 Maret lalu. Izin impor yang terakhir berasal dari Australia, China, dan India dan rencananya akan tiba pada April 2018.
(Baca juga: Karut Marut Lonjakan Impor Garam di Tahun Politik)
Mengenai polemik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kemenperin soal wewenang rekomendasi impor, Darmin menjelaskan bahwa Jokowi berpendapat kewenangan untuk garam industri ada di tangan Kemenperin.
Sementara itu garam konsumsi masyarakat akan tetap menjadi kewenangan KKP. "Jadi tidak ada yang melanggar Undang-Undang," katanya.
Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri terbit pada 15 Maret lalu.
PP Impor Garam tersebut menghapus kewenangan KKP dalam memberikan rekomendasi impor garam dan menyerahkan kewenangan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian.
