Jaga UKM, Belanja Online dari Luar Negeri Lebih US$ 75 Kena Bea Masuk

Pemerintah mengubah batasan bebas bea masuk dan pajak impor barang kiriman melalui e-commerce. Keputusan ini bertujuan memberi kesetaraan peluang bisnis bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) lokal yang taat bayar pajak.

Perubahan yang dimaksud ialah batasan bebas bea masuk diganti menjadi US$ 75 dari sebelumnya US$ 100 per orang per hari. Ketentuan ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

(Baca juga: Tax Amnesty Usai, Pengusaha Minta Reformasi Pajak Berlanjut) 

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan, perubahan batasan bea masuk tersebut untuk melindungi UKM lokal, baik produsen maupun pedagang. "Tujuan utamanya bukan kumpulkan penerimaan, tapi untuk berikan level of playing field (kesetaraan) produsen dan ritel dalam negeri," katanya, di Jakarta, Senin (17/9).

Menurut Heru, perlu ada kesetaraan bagi produk lokal yang mayoritas berasal dari industri kecil dan menengah (IKM) dengan barang impor melalui barang kiriman maupuan impor distributor melalui kargo umum. (Baca juga: Benarkah UKM Kebal Pelemahan Rupiah?) 

Perubahan ketentuan batasan bebas bea masuk barang impor tersebut diputuskan dengan mempertimbangkan aspirasi sejumlah pihak. Mereka adalah asosiasi IKM, Kementerian Perindustrian, asosiasi fon/varder (ALFI), serta pengusaha ritel atau distributor offline.

Rekomendasi World Customs Organization terkait perkembangan e-commerce turut menjadi rujukan. Studi yang dilakukan organisasi ini menyebut bahwa praktik underdeclaration, under-valuation, misdeclaration, dan splitting barang kiriman semakin marak.