Survei: Mahasiswa 6 Provinsi Antusias Ikuti Pemilu, Banten Tertinggi

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Muchamad Nafi

11/1/2019, 19.10 WIB

Tingginya jumlah mahasiswa yang ingin mengikuti pemilu dapat menjadi modal bagi Komisi Pemilihan Umum memenuhi target partisipasi masyarakat.

Pilkada DKI II 2017
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Warga memotret perolehan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di TPS 7, Kebon Melati, Jakarta, Rabu (19/4).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti pesta demokrasi terus membaik. Berbagai kalangan disasar untuk mengikuti pemilu kali ini yang serentak untuk menentukan presiden dan anggota parlemen. Satu di antara kelompok yang cukup besar yakni kalangan mahasiswa.

Survei Founding Fathers House (FFH) mencatat potensi partisipasi pemilih dari segmen mahasiswa di enam provinsi Indonesia untuk ikut pemilu 2019 cukup tinggi. Sigi tersebut menunjukkan mayoritas mahasiswa di Sumatera Barat, Riau, Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jakarta ingin datang ke bilik suara. “80 persen mahasiswa mau menggunakan hak pilihnya,” kata peneliti senior FFH Dian Permata di Media Center KPU, Jakarta, Jumat (11/1).

Menurut Dian, mahasiswa di Sumatera Barat yang ingin menggunakan hak pilihnya mencapai 89 persen. Hanya empat persen responden yang mengaku tak ingin menggunakan haknya. Adapun tujuh persen responden tidak menjawab.

(Baca: Fenomena Nurhadi-Aldo dan Potensi Meningkatnya Golput di Pilpres 2019)

Jumlah mahasiswa di Riau yang ingin memakai hak pilih 88 persen. Ada dua persen responden tak berminat mengikuti pemilihan umum dan sepuluh persen responden tidak menjawab. Sementara di Yogyakarta, jumlah mahasiswa yang ingin menggunakan hak pilihnya 90 persen. Tiga persen responden mengaku tak mau memilih dan tujuh persen sisanya tak menjawab.

Mahasiswa di Banten merupakan yang paling ingin menggunakan hak pilihnya hingga 91 persen, terbesar dari rekan-rekannya di lima provinsi lain. Sebanyak lima persen responden tak mau memilih dan empat persen responden tidak menjawab.

Di Jawa Barat, jumlah mahasiswa yang mau menggunakan hak konstitusinya 89 persen. Enam persen responden mengaku tak berminta dan lima persen responden tidak menjawab. Dalam klsater ini, mahasiswa di Jakarta yang mengaku akan menggunakan hak pilihnya 80 persen. Dua persen responden tak ingin memilih dan18 persen responden tidak menjawab.

Dian mengatakan, tingginya jumlah mahasiswa yang ingin berpartisipasi dalam pesta demokrasi kali ini dapat menjadi modal bagi KPU memenuhi target partisipasi pemilih. Terutama di kalangan pemilih segmen anak muda.

(Baca: Potensi Golput Menghantui Pilpres 2019)

KPU menargetkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 77,5 persen. Pada Pemilu 2014, angka partisipasi pemilh hanya mencapai 75,11 persen. Untuk itu, KPU hanya perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai Pemilu.

Sebab, berdasarkan survei FFH, masih ada mahasiswa yang belum mengetahui waktu pelaksanaan Pemilu 2019. Hanya 17 persen mahasiswa di Riau yang tahu waktu pelaksanaan pemilu hanya dan 53 persen di Sumatera Barat. Sementara di Banten 68 persen, Jakarta 73 persen, Yogyakarta 85 persen, dan tertinggi di Jawa Barat 88 persen.

Bahkan, mahasiswa yang mengetahui aturan pemilu jauh lebih minim. Mahasiswa di Sumatera Barat yang mengetahui hanya 14 persen, bahkan  di Riau hanya 5 persen. Sementara di Yogyakarta 22 persen, di Banten dan Jakarta masing-masing 13 dan 14 persen. Yang terendah adalah mahasiswa di Jawa Barat sebesar tiga persen. “Tinggal bagaimana KPU meningkatkan kinerja,” kata Dian.

(Baca: KPU Pastikan Nuansa Debat Pilpres 2019 Lebih Terasa)

Komisioner KPU Hasyim Asyari menilai pihaknya memang perlu menggenjot sosialisasi lebih masif mengenai pengetahuan Pemilu kepada masyarakat. KPU sedang mengumpulkan berbagai hasil riset untuk menjadi basis sosialisasi.

Alhasil, KPU bisa mengkaji daerah mana saja yang perlu difokuskan untuk sosialisasi. “Bisa fokus di daerah-daerah yang menurut riset tadi dianggap masih rendah pengetahuannya tentang pemilu,” kata Hasyim. Untuk itu, KPU, misalnya, akan mengutamakan media-media yang dianggap menjadi sarana masyarakat mencari informasi mengenai pemilu.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha