Komentari soal Kritik Bunga Utang, Darmin: Tergantung Cara Hitungnya

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

29/1/2019, 18.51 WIB

Darmin menyatakan obligasi pemerintah pasti lebih tinggi daripada Malaysia dan Thailand.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
Arief Kamaluddin | Katadata

Sejumlah pihak tengah menyoroti tren kenaikan beban pembayaran utang yang terus terjadi sejak 2014. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun menyatakan beban bunga utang Indonesia memang lebih besar dibandingkan negara lain, namun hal tergantung seperti apa penghitungannya.

Darmin menyatakan obligasi pemerintah pasti lebih tinggi daripada Malaysia dan Thailand. "Tidak sama setiap negara kalau hitungannya obligasi pemerintah," kata dia di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1).

Dia menjelaskan penghitungan bunga utang berdasarkan obligasi pemerintah pasti lebih tinggi daripada suku bunga. "Jika ukurannya berdasarkan utang langsung, bunga utang tidak akan banyak berbeda," ujarnya. 

(Baca: Jawab Faisal Basri, Sri Mulyani Sebut Beban Bunga Utang Masih Logis)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kenaikan beban pembayaran bunga utang merupakan hal yang wajar. "Itu bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis," kata Sri Mulyani.

Menurutnya, peningkatan bunga utang terjadi seiring tren kenaikan bunga acuan global. Bank Indonesia (BI) pun telah merespons hal itu dengan mengerek BI 7-day Reverse Repo Rate sebanyak 6 kali sepanjang 2018.

Sebaliknya, ia menyebut beban bunga utang pada 2014 rendah karena pada saat itu sedang ada tren pelonggaran moneter dunia. Sehingga, Bank Indonesia saat itu turut menurunkan suku bunga.

div class="embed-responsive embed-responsive-16by9" style="height:700px;" >

Adapun, utang masih dilakukan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mengalami defisit. Namun, ia meminta masyarakat untuk tidak melihat utang hanya dari nominalnya saja.

Seharusnya, utang dilihat dalam konteks yang lebih besar. "(Kalau) nominal lain tidak dilihat, itu kan jadi membingungkan atau cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat," ujarnya. 

Menurutnya, utang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, seperti ketika mengalami tekanan harga komoditas dan pertumbuhan ekspor masih negatif. Selain itu, utang juga digunakan untuk membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. "Itu semua kan tujuannya," kata dia. 

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengakui bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah bila dibandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat (AS). Namun, pemerintah diminta mewaspadai beban pembayaran bunga utang terhadap APBN yang terus meningkat.

“Selama kurun waktu 2014-2018, utang pemerintah pusat naik 69%, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55%,” tulis Faisal dalam situs resminya, Minggu (27/1).

(Baca: Alasan Sri Mulyani Gencar Terbitkan Surat Utang di Awal Tahun)

Berdasarkan catatannya, pembayaran bunga utang pada 2014 baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian (2018), pembayaran bunga utang meningkat, masing-masing menjadi 11,7% persen dari belanja total dan 17,9% dari belanja pemerintah pusat.

Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi, yaitu 94% atau lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%.

Sebagai perbandingan, rasio utang AS mencapai 105% dari PDB atau jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu di bawah 30% dari PDB. Meski rasio utangnya lebih tinggi, AS hanya mengalokasikan 7% untuk pembayaran bunga utang dari total belanja total tahun anggaran 2018.

Sementara itu, APBN AS sebagian besar dialokasikan untuk belanja sosial, antara lain dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan (medicare dan medicaid). Sementara Indonesia, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun lantaran beban pembayaran bunga yang terus meningkat.

 

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan