Koalisi Penolak RUU Musik Minta Enam Pasal Dihapus
Koalisi Seni Indonesia bersama ratusan pemusik meminta penghapusan enam pasal di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan. Tak hanya itu, konten draf regulasi ini secara keseluruhan juga dinilai lemah.
Wendi Putranto selaku pegiat permusikan mengatakan bahwa koalisi nasional penolak RUU Permusikan semula tidak anti terhadap draf regulasi ini. "Tapi ternyata isi pasal-pasalnya lemah semua," tuturnya kepada Katadata.co.id, di Jakarta, Senin (4/2).
Sejumlah pasal yang diminta agar dihapus, yaitu Pasal 5, 10, 12, 13, 15, dan 50. Sebelumnya, mereka mengkritik sebanyak 19 pasal yang dinilai tidak relevan dengan praktik industri musik di Tanah Air. (Baca juga: Lebih 100 Ribu Orang Dukung Petisi Tolak RUU Musik)
Peneliti Koalisi Seni Indonesia Hafez Gumay menyatakan, permintaan kaji ulang RUU Permusikan akan terus disampaikan kepada DPR RI sampai menghasilkan peraturan yang memihak serta melindungi pelaku industri musik.
“Kami harap masukan ini akan diakomodir DPR dan pemerintah saat pembahasannya di Senayan nanti dalam Prolegnas 2019," ujarnya. (Baca juga: Ratusan Musisi Kritik 19 Pasal dalam Rancangan UU Musik)
Data tertulis dari koalisi itu memuat rekomendasi terhadap pasal-pasal yang dianggap tidak relevan. Pasal 5 dan 50 tentang proses kreasi pemusik serta ancaman pidananya disarankan agar dihapus karena multitafsir.
"Pasal itu tidak menjelaskan standar jelas terkait proses kreasi. Konsekuensinya, mudah digunakan sebagai alat justifikasi atau membenarkan pendapat aparat bahwa sebuah karya memprovokasi, melecehkan, bahkan menodai nilai agama," mengutip data koalisi nasional tersebut.
Pasal 10 dan 12 terkait distribusi karya musik juga disarankan agar dihapus karena merugikan musisi independen. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan distribusi karya secara mandiri. (Baca juga: Lebih Banyak Aksesoris Musik Tampil dalam Pameran di AS Tahun Depan)
Pegiat permusikan juga menginginkan agar Pasal 13 ditiadakan. Isi peraturan ini bahwa pengusaha yang melakukan distribusi wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada kemasan produk musik yang disebarluaskan kepada masyarakat.
"Penggunaan label berbahasa Indonesia pada karya seni seharusnya tidak perlu diatur. Jadi, pasal ini tidak perlu dan semestinya dihapus," demikian tertulis dalam dokumen.
Pasal 15 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan produk musik atau karya musik dalam bentuk fisik, digital, maupun pertunjukan juga perlu dihapus. Penentang menilai tujuan konten ini tidak jelas mengatur apa dan siapa yang harus melakukannya.
"Pasal ini hanya memberikan informasi umum yang sebenarnya sudah diketahui oleh berbagai pihak tanpa memberikan nilai lebih," tulis koalisi penolak RUU Permusikan.
Beberapa pasal terkait upaya peningkatan kompetensi pelaku industri musik juga disarankan agar direvisi menjadi ketentuan opsional alias tidak wajib, serta tidak mendiskriminasi musisi autodidak. Perihal ini tertuang dalam Pasal 20, 21, 31, dan 32.
(Baca juga: SDM Terkait Empat Subsektor Kreatif Ini Mulai Disertifikasi)
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menuturkan bahwa protes terhadap draf RUU Permusikan merupakan aspirasi yang bisa dikemukakan melalui berbagai macam cara.
"(Berbagai saran) supaya memperkaya apa yang sekarang ada. Nanti akan kami bahas," kata pria yang juga musisi itu mengutip Antara, Senin (4/2). (Baca juga: Erwin Gutawa Pentaskan 30 Lagu Menceritakan Tiga Musisi Perempuan)
DPR RI sedang mematangkan rancangan undang-undang terkait industri musik. RUU Permusikan diusulkan Baleg DPR melalui Badan Keahlian Dewan (BKD). Draf regulasi ini masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.
