Puluhan Perusahaan Minerba Masih Enggan Beri Transparansi Data
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat puluhan perusahaan mineral dan batu bara (minerba) yang belum melaporkan data perusahaan. Perusahaan minerba dan minyak dan gas bumi (migas) memiliki kewajiban memberikan laporan transparansi. Kedua sektor selama ini menyumbang 90-95% terhadap penerimaan negara.
Kewajiban transparansi karena Indonesia merupakan salah satu anggota Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). EITI merupakan standar global bagi transparasi di sektor ekstraktif untuk tata kelola sumber daya migas dan minerba. Indonesia pun menjadi negara pertama dari 51 anggota EITI. Data yang harus dilaporkan seperti data penerimaan negara, dan mengenai kepemilikan atau beneficial ownership (BO).
ESDM mencatat terdapat 112 perusahaan minerba yang wajib melaporkan data. Dari jumlah tersebut, hanya 80 perusahaan yang sudah memenuhi kewajibannya melaporkan data. Artinya terdapat 32 perusahaan yang belum melakukan transparansi. Sementara itu, 70 dari 71 perusahaan di sektor migas yang sudah mengikuti aturan transparansi.
“Kami seringkali mendapati alamat perusahaan sudah pindah atau tutup," kata Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif Montty Girianna, di Jakarta, Kamis (14/3).
(Baca: KPK Dorong Pemerintah Perbaiki Tata Niaga Minerba)
ESDM juga mencatat sekitar 6.125 perusahaan minerba berstatus Clear and Clean (CnC) dan 2.155 non-CnC per Februari 2018. Status CnC diberikan kepada perusahaan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak menyalahi aturan.
Perusahaan dengan status ini wilayah izin usaha pertambangannya tidak tumpang tindih dengan perusahaan atau IUP lain dan kawasan konservasi alam. Nah, perusahaan di sektor ini menyumbang sekitar 10% terhadap penerimaan negara.
(Baca: Serapan Batu Bara Dalam Negeri pada Tahun Lalu Tak Capai Target)
