Pembangunan Marina Jauh dari Target, Pemerintah Upayakan Marina Desa

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Martha Ruth Thertina

15/3/2019, 17.18 WIB

Pemerintah baru bisa merealisasikan pembangunan satu dari target 100 marina sepanjang 2015-2019.

Pemerintah tengah mengupayakan pembangunan marina-marina skala kecil atau marina desa.
Antara
Pemerintah tengah mengupayakan pembangunan marina-marina skala kecil atau marina desa.

Pemerintah tengah mencari solusi atas belum tercapainya target pembangunan 100 marina – pelabuhan yacht dan kapal pesiar -- sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu usulan yang tengah dipertimbangkan adalah pembangunan marina skala kecil atau marina desa.  

Asisten Deputi Jasa Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman Okto Irianto mengatakan usulan marina desa muncul dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang percepatan pembangunan kemaritiman di daerah terdepan dan terluar di Kepulauan Riau. Rakor digelar pada 14-15 Maret 2019 di Hotel Aston, Batam.

Menurut dia, marina desa bisa menjadi solusi lantaran pembangunannya tidak memerlukan dana besar dan investor raksasa. “Kemudian bisa dilakukan dengan cepat,” kata Okto seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (15/3). Maka itu, pihaknya sangat mendorong pembangunan marina desa tersebut.

(Baca: Penghapusan PPnBM Yacht Bisa Tarik Devisa Triliunan Rupiah)

Pada prinsipnya, marina desa bisa dibangun dengan mengembangkan dermaga-dermaga rakyat yang sudah ada. Maka itu, hanya membutuhkan penambahan beberapa infrastruktur atau sarana pendukung, seperti floating dock, jembatan, rambu-rambu, dan mooring buoy.

Dari hasil perhitungan, dana yang diperlukan untuk menambah infrastruktur tersebut hanya berkisar Rp 3 miliar. Hal ini sangat mungkin dilakukan di tingkat kabupaten,” kata dia.

Pihaknya pun mengundang perwakilan pemerintah tiga kabupaten di Kepulauan Riau dalam Rakor Jumat (15/3) untuk mendengarkan pemaparan para ahli mengenai marina desa. Harapannya, pemerintah kabupaten tertarik dengan usulan tersebut.

Sesuai RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan 100 marina. Namun, hingga kini baru terbangun satu marina saja. Pembangunan disebut-sebut terbentur oleh investor, infrastruktur, dan prosedur yang berbelit-belit.

Sektor Pariwisata Dibidik Jadi Penyumbang Devisa Terbesar

Pemerintah menargetkan industri pariwisata bisa menggeser industri sawit, sebagai penyumbang devisa terbesar Indonesia. Untuk itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan wisata bahari, di antaranya melalui pembangunan marina.

Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono mengatakan devisa yang dihasilkan industri pariwisata memang masih kalah dengan devisa dari industri sawit. “Tapi kami optimistis, di akhir tahun ini devisa negara terbesar adalah dari pariwisata,” kata dia saat membuka Rakor percepatan pembangunan kemaritiman di Kepulauan Riau.

Adapun pembangunan marina dinilai sebagai langkah penting untuk pembangunan wisata bahari yang menghasilkan devisa besar. Sebab, ada jutaan yacht di dunia dan banyak di antaranya yang ingin singgah di Indonesia. Namun, Indonesia baru memiliki tiga hingga empat marina yang representatif, dari kebutuhan 100 marina.

“Para yacht ini banyak yang ingin singgah di pulau-pulau yang ada di Indonesia untuk menikmati keindahan alam, budaya dan kulinernya,” kata dia.

(Baca: Pengembangan Industri Wisata 4.0 Tarik Turis Milenial)

Agung pun menyayangkan kondisi minimnya marina yang representatif saat ini. Padahal, ada banyak keuntungan ekonomi dari keberadaannya. Biaya parkir yacht, misalnya, bisa menjadi potensi pemasukan besar bagi keuangan negara. Hal ini mengingat biaya parkirnya rata-rata sebesar US$ 100-300 per hari.

Sementara itu, Asisten Deputi Jasa Kemenko Maritim, Okto Irianto mengatakan, keuntungan terbesar dari marina adalah dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat, misalnya dari segi lapangan kerja dan bisnis.

Ia pun mencontohkan, jasa pembersihan yacht bisa melibatkan anak-anak di daerah marina. Kemudian, kebutuhan makanan bisa disediakan oleh Ibu-ibunya. “Kebutuhan akan penyediaan jasa laundry hinggga transportasi juga bisa disediakan oleh masyarakat", kata dia.

Adapun marina yang representatif, menurut Deputi Agung, harus dilengkapi dengan prasarana pendukung, seperti listrik, persedian air bersih, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), akses jalan, tempat penginapan, tempat perbaikan kapal, minimarket, dan pusat kuliner.

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha