KPPU Selidiki Lambatnya Rekomendasi Impor Bawang Putih

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyelidiki lambatnya proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RPIH) terutama bagi importir bawang putih yang sudah melakukan wajib tanam.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, lambatnya proses itu telah membuat pemerintah harus menunjuk Bulog untuk mengimpor bawang putih. “Kami masih pelajari sebelum memberi rekomendasi. Jangan sampai impor Bulog justru dimanfaatkan sejumlah import swasta yang ingin bermain nakal,” katanya di Jakarta, Minggu (7/4).

Guntur mengatakan penugasan impor bawang putih kepada Bulog untuk stabilisasi harga dapat dipahami apabila keadaan benar-benar mendesak dan darurat. Namun, untuk saat ini seharusnya impor tetap dilakukan sesuai peraturan yang berlaku agar tidak ada pihak ketiga yang bisa mengambil peluang dari penugasan tersebut.

(Baca: Menko Darmin: Izin Impor Bawang Putih Belum Turun dari Kemendag)

Pihak ketiga tersebut adalah pengimpor swasta yang meminjam tangan Bulog untuk menghindari kewajiban menanam bawang putih. “Berarti sudah tidak ada lagi persaingan sehat dengan importir lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijana mengharapkan pemerintah dapat menyediakan data pendukung yang memperlihatkan kondisi stok bawang putih makin terbatas.

(Baca: Bulog Anggarkan Rp 500 Miliar untuk Impor 100 Ribu Ton Bawang Putih)

Jika data tersebut tidak ada, maka Azam meminta penugasan impor bawang putih kepada Bulog tidak dilakukan terlebih dulu. "Kalau tidak bisa memberikan data pendukung, Kementerian Perdagangan jangan keluarkan izin impor Bulog itu karena akan merusak persaingan usaha," kata anggota fraksi Partai Demokrat ini.