Tiongkok Isyaratkan Balas Tarif AS, Perang Dagang Berpotensi Berlanjut

Penulis: Ekarina

9/5/2019, 13.00 WIB

Isyarat tarif balasan yang dilakukan Tiongkok terhadap Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, di tengah negosiasi dagang keduanya.

perang dagang AS-Tiongkok
Arief Kamaludin|KATADATA
Aktifitas bongkar muat kontainer di PT Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Seteru dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok semakin memanas. Pemerintah Negeri Tirai Bambu mengisyaratkan perlawanannya terhadap Amerika terkait ancaman pengenaan tarif untuk produk Tiongkok senilai US$ 200 miliar (sekitar Rp 2.800 triliun) atau meningkat menjadi 25% dari 10% pada Jumat esok (9/5).

Presiden AS Trump dalam kicauannya di Twitter  mengatakan bahwa ia akan dengan senang hati mempertahankan tarif pada ekspor Tiongkok dibanding membuat kesepakatan yang buruk, menyiapkan panggung untuk putaran negosiasi antara kedua negara yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini.

komentar Trump, langsung direspons Kementerian Perdagangan Tiongkok.  Mengutip laman The New York Times, mereka menyatakan pihaknya siap melakukan retaliasi sekali lagi terhadap perusahaan Amerika dan produk-produknya dengan tindakan balasannya sendiri.

Negosiator Tiongkok yang di antaranya terdiri dari Wakil Perdana Menteri Liu He, pejabat ekonomi utama Tiongkok dan orang kepercayaan dekat Presiden Xi Jinping sedang menuju ke Washington untuk mencoba menyelamatkan perjanjian perdagangan yang kembali berantakan, setelah melalui pembahasan selama berbulan-bulan.

Namun ada kesenjangan signifikan antara kedua negara. Trump menyarankan pihaknya segera mengenakan tarif lebih tinggi pada barang-barang Tiongkok pada Jumat pagi serta membuka kemungkinan terjadinya perseteruan panjang ke depan.

"Alasan mundurnya Tiongkok serta upaya negosiasi ulang dari Kesepakatan Perdagangan adalah sebuah HARAPAN bahwa mereka menginginkan "negosiasi" dengan Joe Biden atau salah satu (politisi) Demokrat yang sangat lemah, dan dengan demikian terus menipu Amerika Serikat ((US$ 500 Miliar) satu tahun)) pada beberapa tahun mendatang," tulis Trump dalam akun Twitter miliknya, Rabu (8/5).

Trump juga menambahkan pernyataan lain yang kontroversial dalam cuitannya dan coba memprovokasi Tiongkok. “Coba tebak, itu tidak akan terjadi! Tiongkok baru saja memberi tahu kami bahwa mereka (Wakil Perdana Menteri) sekarang datang ke AS untuk membuat kesepakatan. Kita lihat, tapi saya sangat senang dengan lebih dari US$ 100 Miliar per tahun akan mengisi kas AS. Yang hal ini baik  untuk AS, namun tidak untuk Tiongkok!," tambahnya.

Sebelumnya, Rabu pagi kemarin perwakilan perdagangan Amerika Serikat mengumumkan ke publik perihal rencana pengenaan tarif sekitar US$ 200 miliar untuk produk Tiongkok sejalan dengan tiadanya kemajuan dalam putaran negosiasi sejak Maret 2019. "Itu akan menjadiikan seluruh barang-barang Tiongkok terkena tarif senilai US$ 250 miliar dengan pengenaan pungutan hingga 25%.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan Tiongkok menanggapi rencana kebijakan AS, menyatakan meningkatnya eskalalasi perdagangan bukan keinginan masyarakat kedua negara ataupun masyarakat dunia. "Pihak Tiongkok sangat menyesalkan jika langkah kebijakan tarif AS diterapkan. Tiongkok harus mengambil tindakan balasan bila diperlukan," ujar Kementerian Perdagangan Tiongkok dalam pernyataannya.

Pernyataan kebijakan tarif AS mengejutkan kalangan usaha dan investor. Mereka berharap keduanya segera memperbaiki hubungan dagang pekan ini.

Bursa saham di sejumlah negara sempat jatuh pada Selasa kemarin dan kembali menguat pada Rabu ketika Trump mengkonfirmasi perihal kedatangan delegasi Tiongkok ke AS guna melanjutkan pembicaraan dagang.

Selain pasar saham, kebijakan kenaikan tarif AS bakal berefek berbagai industri, seperti makanan laut, pupuk hingga tas dan paduan tembaga. Asosiasi industri AS mengatakan anggota mereka tidak yakin apakah tarif benar akan berlaku besok dan sedang mengkaji kemungkinan rencana darurat.

"Ketika AS dan Tiongkok bertarung, tidak ada yang menang. Seperti perputaran pasar tahun lalu, kehilangan kesepakatan dan ikatan diplomatik yang tegang telah membuat sangat jelas," kata Peter Robinson, presiden Dewan Bisnis Internasional Amerika Serikat, yang mewakili perusahaan global.

Selain itu, kebijakan tarif yang dicuatkan Trump dan memanasnya hubungan keduanya, juga menuai keprihatinan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde. Ketegangan kedua negara dikhawatirkan bisa mengancam perekonomian global.

"Jelas bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah ancaman bagi ekonomi dunia," ujarnya kepada wartawan dalam sebuah acara di Paris Forum, dikutip dari France24.

Dia menambahkan bahwa rumor dan kicauan Trump baru-baru ini memperkecil peluang kesepakatan dagang kedua negara.

Pada pertengahan April 2019, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 3,3%. Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) yang dirilis, IMF menurunkan proyeksi 0,2 poin dari estimasi pada Januari.

Proyeksi 3,3% untuk tahun ini adalah 0,3 poin persentase di bawah angka 2018. Namun, pertumbuhan ekonomi global diharapkan tumbuh kembali menjadi 3,6% pada 2020. Menurut IMF, ekonomi dunia menghadapi risiko-risiko penurunan yang disebabkan oleh ketidakpastian dan ketegangan perdagangan global yang sedang berlangsung, serta beberapa faktor lainnya.

Imbas Perang Dagang bagi Indonesia

Potensi memburuknya hasil negosiasi dagang AS dan Tiongkok dinilai bisa ikut berimbas kepada pelaku ekspor dalam negeri. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan kondisi global setelah Trump mengancam Tiongkok dengan tarif yang lebih besar menyulitkan pasar produk asal Indonesia.

"Sekitar 25% pasar ekspor indonesia masih didominasi Tiongkok dan AS. Artinya ktika negosiasi damai dagang memburuk imbasnya langsung terasa ke pelaku ekspor indonesia," katanya kepada Katadata.co.id.

Sementara itu, jika Indonesia ingin mengalihkan komoditas ekspornya ke pasar alternatif juga dinilai bukanlah jalan pintas. Karena untuk penetrasi dan pengalihan ekspor ke pasar alternatif memerlukan waktu cukup lama.

Dengan kondisi perekonomian global yang menantang, dia pun memperkirakan sepanjang 2019 Indonesia masih akan mengalami defisit dagang sekitar US$ 5 miliar hingga US$ 6 miliar. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan 2018 yang mencapai US$ 8 miliar, ditopang kenaikan harga minyak yang tak setinggi tahun sebelumnya.

"Sehingga defisit migas tahun ini sedikit terkendali," katanya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Tiongkok menempati peringkat pertama sebagai negara tujuan ekspor non migas Indonesia. Pada 2018, ekspor Indonesia ke Negeri Panda sebesar US$ 24,3 miliar. Sementara Amerika Serikat menempati urutan kedua dengan ekspor non migas sebessar US$ 17,6 miliar pada tahun lalu, diikuti Jepang US$ 16,3 miliar serta India US$ 13,6 miliar.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Industri, Johnny Darmawan Danusasmita juga menyebut perang dagang yang berpotensi kembali memanas juga akan dirimbas bagi pelaku usaha dalam negeri. Terlebih lagi, Tiongkok merupakan salah satu pasar terbesar Indonesia selain India.

Dengan dikenakannya tarif produk Tiongkok oleh AS, perekonomian Negeri Tirai Bambu bisa terpengaruh. Dampaknya, Tiongkok juga kemungkinan akan mengurangi impor dari negara lain. "Hal ini pasti berpengaruh ke Indonesia. Sehingga cara mengantisipasinya kita harus cari lokasi jualan ke pasar luar, meskipun domestik kita juga besar," kata Johnnya kepada Katadata.co.id.

Karena itu dia juga berharap, perjanjian dagang yang sudah diselesaikan beberapa waktu lalu bisa dimanfaatkan untuk mendorong ekspor.

Kementerian Perdagangan menargetkan penyelesaian 12 perjanjian perdagangan pada tahun ini. Pembukaan akses pasar ekspor lewat perundingan bilateral dan regional akan menjadi salah satu startegi pemerintah dalam meningkatkan ekspor.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pemerintah harus aktif dalam pembentukan perjanjian perdagangan internasional sampai penyelesaian ratifikasi. "Kami targetkan tahun ini ada 12 perjanjian yang selesai," kata Enggar di Jakarta, Kamis (10/1).

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan