Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Kawal Rencana Pembangunan hingga 2024

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Ameidyo Daud

14/11/2019, 19.02 WIB

Jokowi tak mau RPJMN hanya jadi formalitas saja.

Jokowi, Sri Mulyani kawal RPJMN, Sri Mulyani
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet hari kamis (14/11) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bappenas mengawal eksekusi program yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengawal eksekusi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024.

Jokowi menginginkan program yang masuk rencana jangka menengah pemerintah itu betul-betul terlaksana hingga tingkat kementerian serta daerah. Selain itu Presiden juga meminta kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada.

“Bappenas dan Kementerian Keuangan harus jadi tangannya presiden agar terwujud,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11).

(Baca: Ada Target yang Tak Tercapai dalam 5 tahun, Jokowi: Kami Perlu Koreksi)

Kepala Negara berpesan agar Bappenas memantau konsistesi RPJMN dengan strategi kementerian dan lembaga. Sedangkan Kemenkeu bertugas untuk menyesuaikan anggaran program (k/l).

“Agar ada konsistensi rencana kementerian dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden,” kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi meminta RPJMN memuat peta jalan yang berisikan langkah-langkah pemerintah untuk mencapai berbagai target pembangunan. Atas dasar itu, Jokowi meminta strategi pembangunan dalam RPJMN hingga 2024 realistis.

"(Peta jalan) jangan abstrak, jangan normatif," ujar Jokowi.

(Baca: Nilai Rapor Pemerintahan Jokowi Periode I)

Mantan Walikota Solo itu juga memerintahkan adanya sinergi lintas K/L dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan RPJMN. Jokowi juga meminta jajarannya memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.

 Ini agar rencana yang dipatok pemerintah tak jadi dokumen formal saja. "Karena itu proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus jadi tekanan dalam perancangan RPJMN 2020-2024," ucapnya.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan