Lawan Diskriminasi Sawit Eropa, Pengamat Usulkan B30 hingga Retaliasi
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, Indonesia memiliki tantangan jika bergantung pada ekspor komoditas primer seperti sawit. Salah satu hambatannya yakni isu diskriminasi minyak sawit dibandingkan minyak nabati lain yang dilakukan Uni Eropa.
Namun demikian, pemerintah tidak boleh menggantungkan nasib produk sawit pada pasar luar negeri. Karena itu perlu inovasi dan teknologi produk yang lebih banyak agar bisa diterima pasar atau terserap di dalam negeri.
"Kalau pasar ekspor sedang batuk-batuk, penyerapan pasar lokal bisa ditingkatkan dengan B20, B30, minyak goreng bagi produk domestik misalnya," kata Bhima, di Jakarta (28/11).
(Baca: Jokowi Tak Tinggal Diam Terhadap Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa)
Hal lain yang juga bisa dilakukan, misalnya dengan memasukkan kelapa sawit dalam perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) demi kepentingan nasional.
Sehingga, kerja sama tersebut bisa menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungan antara kedua pihak. "Jangan mentang-mentang produk eropa kena bea masuk 0%, tapi hambatan dagangnya dikurangi. Sementara sawit kita yang masuk ke Eropa dihalangi, ini tidak fair," ujar Bhima.
Langkah terakhir yang menurutnya bisa dilakukan untuk mengatasi masalah diskriminasi sawit dengan retaliasi dagang atau pembalasan dengan mengalihkan impor produk-produk dari negara yang mendukung produk sawit.
"Misalnya, dengan mengalihkan pembelian komponen pesawat yang diimpor Eropa bisa ke Amerika, Rusia atau Tiongkok yang welcome dengan produk sawit kita," ujarnya.
Diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia oleh Uni Eropa bahkan telah membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram.
Jokowi menyatakan tak akan tinggal diam atas tindakan negara-negara Eropa tersebut. Menurutnya, diskriminasi terjadi melalui berbagai aturan Uni Eropa yang menyulitkan masuknya salah satu komoditas utama Indonesia tersebut.
