Bayar Utang Masa Lalu, PTPN I Cicil ke Bank Rp 44 Miliar Tiap Bulan
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tengah mengalami tekanan likuiditas. Pasalnya, perusahaan perkebunan pelat merah ini harus membayar utang hingga 40% dari pendapatannya tahun ini. Sedangkan tahun depan, rasionya bisa membengkak hingga 60%.
"Saya sampaikan, pada 2019 ini, saya kerja untuk bank. Sedangkan, pada 2020 saya sudah menjadi budak bank," kata Direktur Utama PTPN I, Uri Mulyari dihadapan Komisi IV dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12).
Uri menambahkan, mulai Januari tahun depan, perusahaan harus mulai membayar cicilan utang bank sejumlah Rp 44 miliar setiap bulannya yang merupakan cicilan utang masa lalu. Kendati demikian, Uri menegaskan bahwa PTPN I tidak pernah telat dalam membayar kewajibannya ke bank.
Kendati demikian, dia menilai rasio cicilan utang bank yang sehat untuk PTPN I sebesar 30% dari total pendapatan. Kemudian 30% pendapatan digunakan untuk operasional perusahaan, lalu 30% lainnya bisa digunakan untuk membayar kebutuhan lainnya seperti dividen.
(Baca: PTPN III Ekspor Perdana Produk Minyak Sawit ke Amerika Serikat)
Sementara, beban yang ditanggung PTPN I untuk perusahaan rekanan biasanya mencapai Rp 24 - 30 miliar per bulan yang digunakan untuk merawat tanaman, mengangkut produksi, mengangkut CPO, serta aktivitas di pabrik.
"Jadi, ini (pendapatan) banyak tersedot untuk bayar cicilan ke bank," kata Uri menambahkan. Sehingga, dengan tersedotnya pendapatan tersebut membuat bottom line perusahaan ikut tergerus, di mana menurut Uri hingga Oktober 2019 PTPN I telah membukukan kerugian hingga Rp 80 miliar.
