Cara Pos Indonesia Keluar dari Masalah Keuangan
Ada beberapa contoh dari negara lain terkait industri pos yang bisa ditiru oleh perseoan, seperti United States Postal Service (USPS). Setiap kementerian lembaga negara di AS, otomatis menggunakan USPS untuk jasa kurir. "Kalau Indonesia tidak otomatis, harus bidding dulu, ikut tender untuk urusan negara. Padahal kami 100% milik negara. Distribusi surat pemilu kemarin saja kan tender," kata Gilarsi.
Pos Indonesia berharap pemerintah memberikan penugasan agar mereka dapat melayani kembali pengiriman dokumen-dokumen milik kementerian dan lembaga pemerintah, melalui Suratpos. Hal tersebut dinilai akan mendongkrak kinerja perusahaan cukup signifikan.
Gilarsi melanjutkan, Pos Indonesia juga bisa meniru Inggris yang memiliki Royal Mail. Layanan pos BUMN di sana memisahkan bisnis komersial dengan penugasan alias public service obligation (PSO). Bahkan, saham komersialnya dilepas ke publik di lantai bursa (IPO), sedangkan untuk Royal Mail diurus negara.
Pos Indonesia pernah mengusulkan hal itu kepada pemerintah. Namun, sampai sekarang belum ada respon karena masih belum jelas siapa yang akan mengurus layanan PSO.
(Baca: PT Pos Indonesia Bantah Bangkrut dan Bayar Gaji Gunakan Utang)
Target Pos Indonesia di 2019
Perusahaan saat ini mendapatkan bantuan operasional atas penyelenggaraan layanan Pos Universal dari pemerintah karena perusahaan pelat merah ini menanggung beban dari bisnis Suratpos.
Berdasarkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), tahun lalu Pos Indonesia mendapatkan dana LPU senilai Rp 346,4 miliar, lebih besar 0,52% dari pada tahun sebelumnya senilai Rp 344,6 miliar. Tahun ini, Pos Indonesia bakal mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp 375 miliar.
Kinerja Pos Indonesia saat ini juga terbebani oleh PSO. Perusahaan mematok harga pengiriman surat atau kartu pos menggunakan prangko. Secara umum, untuk berkirim surat dalam negeri dengan berat hingga 20 gram akan dikenai tarif prangko Rp 3.000 saja ke seluruh Indonesia. Namun, PSO ini tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga bebannya ditanggung perseroan.
Gilarsi mengatakan, tidak terlalu berharap pemerintah turun tangan dengan menyuntikkan subsidi tersebut. Namun, pemerintah bisa mengubah regulasi agar Pos Indonesia bisa melepas tarif dengan mekanisme pasar. "Kan (regulasi) harus dibuat untuk mengizinkan ke mekanisme pasar," katanya.
Dia mengakui, untuk mengubah regulasi memang tidak mudah karena perlu berkoordinasi antara badan dan kementerian, yang menurutnya masih alot. Meski bukan wewenang perusahaan, tapi Pos Indonesia proaktif mendorong agar terjadi konsolidasi. "Sehingga muncul regulasi-regulasi yang fair untuk kami," kata Gilarsi.
Pendapatan Pos Indonesia dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019 ditargetkan sebesar Rp 5,88 triliun atau tumbuh 20,76% dibandingkan pendapatan 2018 sebesar Rp 4,87 triliun. Beban pokok layanan perusahaan juga diproyeksi naik sebesar 11,43% dari beban pokok tahun lalu sebesar Rp 3,96 triliun menjadi Rp 4,42 triliun.
Dengan begitu Pos Indonesia optimis tahun ini dapat mengantongi laba sebesar Rp 177,5 miliar. Target tersebut tumbuh hingga 39,29% dibandingkan realisasi laba mereka tahun lalu.
Dari grafik Databoks berikut ini terlihat kinerja Pos Indonesia selama lima tahun terakhir. Pada 2017, utang Pos Indonesia naik 10,28% menjadi Rp 4,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 4,1 triliun. Sementara itu, pendapatan perusahaan juga turun 3% dari Rp 4,5 triliun pada 2016 menjadi Rp 4,3 triliun pada 2017.
Namun, laba bersih 2018 tergerus karena program Pos Universal. Laba bersih BUMN ini anjlok 63% menjadi Rp 130 miliar pada 2018 dari Rp 355 miliar pada 2017.
