Tingkatkan Kinerja, Pos Indonesia Berharap dapat Penugasan Pemerintah
Berhentinya penyaluran dana bansos ini membuat pendapatan Pos Indonesia pada sektor jasa keuangan pada tahun 2016 turun 14,3% menjadi hanya Rp 1,11 triliun. Selain itu, capaian tersebut juga hanya memenuhi 73% dari target perusahaan saat itu yang sebesar Rp 1,53 triliun.
Selain meminta penugasan dari pemerintah, Eddi mengatakan tengah melakukan penetrasi yang lebih maksimal lagi untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah seperti jasa pengiriman dokumen. Mereka tengah memperbaiki layanan mereka agar lebih baik lagi dan memasarkan produk-produk mereka secara masif agar kementerian dan lembaga, serta perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) lebih tertarik menggunakan jasa Pos Indonesia.
(Baca: Strategi Pos Indonesia untuk Tingkatkan Kinerja Keuangannya Tahun Ini)
"Kita layani dengan service yang rapih, sistem pengendalian yang rapih, IT juga rapih, sehingga cocok dengan yang mereka inginkan," kata Eddi.
Meski layanan pemerintah sudah dihentikan, namun pada 2017 Pos Indonesia membukukan pendapatan senilai Rp 5 triliun atau naik dari pendapatan pada tahun 2016 yang sebesar Rp 4,8 triliun. Sedangkan, mereka mengantongi laba bersih pada tahun 2017 senilai Rp 355 miliar, turun dari laba pada tahun 2016 senilai Rp 429 miliar.
Eddi enggan menyebutkan capaian kinerja tahun 2018 dengan alasan tengah dalam proses audit. Namun, awal Januari lalu, Eddi pernah memperkirakan laba bersih mereka tahun 2018 sebesar Rp 130 miliar. Turunnya laba bersih yang dia perkirakan tersebut, dikatakan Eddi karena mereka melayani program Pos Universal yang merupakan penugasan dari pemerintah.
Layanan pos universal ini dibiayai oleh pemerintah, namun Eddi mengungkapkan bahwa Pos Indonesia juga masih mengeluarkan biaya untuk menjalankan tugas tersebut karena pemerintah tidak memberikan subsidi penuh kepada Pos Indonesia.
(Baca: Pos Indonesia Dorong Anak Usahanya Masuk Pasar Modal pada 2020)
