Perbedaan Data Ekspor Batu Bara Buka Celah Korupsi

(Baca: Negara Rugi Rp 9 Triliun, KPK Telusuri Dugaan Korupsi Ekspor Batubara)

Direktur Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan Kementerian Perdagangan Merry Maryati tidak membantah perbedaan data itu. Namun, menurutnya, selama ini Kementerian Perdagangan tidak punya akses luas untuk mendapatkan data ekspor, terutama data dari tiga lembaga yakni BPS, Bank Indonesia, dan Bea Cukai. Alhasil data yang ada di Kementerian Perdagangan kerap berbeda dengan Kementerian lain. "Sekarang lagi dicoba ada Memorandum of Understandingsupaya bisa dapat data-data tersebut," ujar dia.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan Mariatul Aini mengatakan  sedang membangun sinergi integrasi data yang melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian ESDM. Tujuannya untuk memantau dan mengawasi data produksi hingga ekspor batu bara.

Integrasi data itu dapat memudahkan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian terkait lainnya untuk tahu perusahaan mana yang kurang melaporkan transaksi  mengenai ekspor batu bara."Sebisa mungkin yang belum optimal harus ditarik dengan pengawasan tadi," kata dia.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sri Raharjo mengatakan data temuan ICW terkait penyimpangan ekspor batu bara itu akan menjadi input untuk Kementerian ESDM. Ada beberapa upaya yang akan dilakukan ESDM agar data batu bara ke depan semakin transparan, salah satunya dengan memakai pengawasan data secara daring (online).

Direktur ESDM dan Pertambangan Nasional Bappenas Josaphat Rizal Primana menilai temuan-temuan penyimpangan seperti ekspor batu bara tersebut masih minim ditanggapi oleh Kementerian terkait. "Ini tergantung dari political will dari kementerian terkait. Kami sudah sampaikan temuan temuan ICW pertengahan tahun ini ke ESDM tapi belum ada lanjutan," ujar dia.