Komisi Energi DPR Beda Sikap Soal Peluang Kenaikan Harga BBM
Dengan sudah tidak ada subsidi lagi, pemerintah seharusnya bisa menyesuaikan harga Premium dengan keekonomiannya. “Kalau zaman dulu, benar harga BBM yang disubsidi ada dampak politiknya. Sekarang sudah beda,” kata dia kepada Katadata, Selasa (20/6).
Walaupun harga disesuaikan dengan keekonomian, Satya meminta pemerintah tetap mengontrol harga tersebut setiap tiga bulan. Upaya itu agar harga BBM tidak berfluktuasi seperti mekanisme pasar murni.
Hal tersebut sesuai Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 yang mengamanatkan agar produk dasar kebutuhan masyarakat tidak diserahkan kepada mekanisme pasar murni. “Pemerintah menyesuaikan dengan harga keekonomian namun terkontrol setiap tiga bulanan,” kata dia kepada Katadata, Selasa (20/6).
Selain itu, penentuan harga BBM harus transparan. Apalagi, pemerintah pernah menjual BBM Premium dan Solar bersubsidi di bawah harga keekonomian, dan terkadang menetapkan harga di atas keekonomian.
Saat ini pemerintah memang tengah mengevaluasi harga Premium penugasan dan Solar bersubsidi untuk periode Juli-September. Meski belum menyebut kebijakan yang akan diambil, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja mengatakan pemerintah sudah menghitung tren harga BBM ke depan.
"Sekarang kan lagi ada minus, nanti suatu hari ada plus, dan diakhir tahun dievaluasi," kata dia beberapa waktu lalu. (Baca: Sinyal Harga BBM Tetap, Sri Mulyani Minta Pertamina Tutup Defisit)
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal tidak akan menaikkan harga BBM. Alasannya harga minyak mentah periode akhir Mei-Juni sedang turun. “Maka perbedaan harga keekonomian dan yang ditetapkan APBN semakin mengecil," ujarnya saat acara Buka Puasa Bersama di Kantornya, Jakarta, Senin (19/6).
