PMN BUMN Bengkak Rp 13,6 Triliun buat Proyek Listrik PLN
Selain itu, dalam rencana lima tahun (2014-2019) yang telah disusun, PLN berencana membangun 732 proyek transmisi sepanjang 43.284 kilometer sirkuit (kms). Mayoritas dari proyek itu, yaitu 93 persen, dibangun oleh PLN dan sisanya swasta. Sedangkan rencana pembangunan gardu induk yang akan dibangun mencapai 108.789 MVA. Sebanyak 95 persen dari proyek tersebut dibangun oleh PLN, dan sisanya dibangun swasta.
Dalam pembangunan transmisi, PLN mencatat total jalur yang dibutuhkan dalam menunjang proyek 35 GW sebenarnya mencapai 46.597 kms. Rinciannya, sepanjang 2.368 kms telah mendapatkan rekomendasi layak dan telah beroperasi. Adapun 13.081 kms telah memasuki tahap konstruksi, dan sisanya sepanjang 31.147 kms masih tahap perencanaan dan pengadaan.
Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan PMN lainnya sebesar Rp 10,9 triliun. Jumlahnya meningkat Rp 6,82 triliun dibandingkan alokasi dalam APBN 2016. Peningkatan tersebut seluruhnya dialokasikan untuk BPJS Kesehatan.
Alokasi PMN kepada BPJS Kesehatan bertujuan menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Sebab, adanya ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang dibayarkan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. (Baca: Pencegahan Sakit Kurangi Beban Ekonomi Rp 16.900 Triliun)
PMN kepada BPJS Kesehatan ini juga nantinya akan diteruskan kepada DJS Kesehatan sehingga menambah aset bersih. Hal ini diharapkan dapat digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan sehingga kelangsungan program JKN dapat terjaga.
Berbeda dengan PMN BUMN dan PMN lainnya, PMN kepada organisasi atau Lembaga Keuangan Internasional (LKI), seperti Islamic Development Bank (IDB) dan International Finance Corporation (IFC), justru turun. Dalam APBNP 2016, alokasinya hanya Rp 3,79 turun atau turun Rp 112,4 miliar dibandingkan alokasi dalam APBN 2016. Namun, penurunan itu semata akibat penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). (Baca: BPK Temukan 6 Masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah)
