Setelah Kamojang, Pertamina dan PLN Ribut Lagi Harga Gas ONWJ
Gunung mengatakan alasan Pertamina tetap memasok gas tersebut adalah untuk menjaga agar tidak ada pemadaman listrik di Jakarta. Selain itu SKK Migas juga tetap menghimbau agar Pertamina tidak mengurangi pasokan gas ke PLN dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Masalahnya, harga yang digunakan masih mengacu pada kontrak yang lama. Sampai saat ini Gunung masih menunggu sikap dan penyelesaian dari pemerintah. Ke depan, dia sangat berharap pemerintah bisa mencarikan pembeli gas baru, sehingga kontraktor gas tidak hanya bergantung pada PLN. Mengingat kelanjutan bisnis gas sangat bergantung pada permintaan gas. (Baca : Tak Terserap, 18 Kargo Gas Akan Dijual di Pasar Spot)
“Tolong mulai pikirkan kalau anchor buyer tidak hanya satu. Kami coba penetrasi ke tempat lain seperti Petrokimia, supaya tidak tergantung dengan PLN. Meskipun harus diakui pembeli paling besar gas adalah PLN,” ujar dia.
Sementara itu, pihak PLN masih belum mau berkomentar banyak mengenai masalah tersebut. Bahkan ketika dihubungi Katadata, Manajer Senior Public Relations PLN Agung Murdifi mengaku belum mengetahui hal tersebut. “Saya cari data dulu,” kata dia, Jumat (15/1).
Sebelum masalah ini, Pertamina dan PLN juga sempat ribut mengenai harga jual uap untuk PLTP Kamojang 1,2 dan 3. Permasalahan ini juga muncul setelah kontrak jual beli berakhir. Menurut pihak PLN, harga jual uap yang ditawarkan Pertamina untuk kontrak baru terlalu mahal.
Dari perhitungan internal PLN, dengan hanya kontrak lima tahun, harga jual uap tersebut tidak lebih dari US$ 4 sen per kwh. Namun menurut pihak Pertamina, harga yang ditawarkan tidak mengalami kenaikan dan masih sama dengan kontrak lama yakni US$ 6,2 sen per kwh. Setelah kedua berperang opini di media, akhirnya Menteri Badan Usaha dan Milik Negara (BUMN) menyelesaikan masalah tersebut dan menetapkan harga jual uap US$ 6 sen per kwh. (Baca : Ditegur Rini, Pertamina-PLN Sepakati Harga Uap Pembangkit Kamojang)
