Pemerintah Daerah Kurang Paham Soal Migas

Seharusnya pemerintah daerah bisa mendukung hadirnya industri migas di daerahnya. Ada potensi bisnis lokal yang bisa dikembangkan, sebagai efek berganda dari kehadiran industri migas. Hal ini bisa memacu perekonomian di daerah tersebut.

Amien menyebut SKK Migas akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan manfaat adanya industri migas di daerahnya. Harapannya dengan koordinasi ini perizinan migas di daerah akan menjadi lebih cepat dan mudah.

"Kalau dari pemda paham soal izin, mereka akan kejar kami untuk koordinasi. Ke depan SKK akan lebih engage (berperan serta) akan mempermudah KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) untuk berinvestasi," ujar dia.

(Baca: Izin Migas Masih Rumit, Menko Kemaritiman Panggil Tiga Menteri)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indroyono Soesilo mengatakan akan membahas penyederhanaan perizinan migas dengan para kepala daerah. Harapannya upaya penyederhanaan ini akan membuat izin migas di daerah bisa berkurang hingga setengahnya.

"Kita miliki 101 izin yang ada di daerah. Kami akan diskusikan dengan pemerintah daerah (untuk disederhanakan," ujar dia.