Pakar Hukum UI Usul RI jadi Pengendali Usaha Tambang Pasca Divestasi

Sebelumnya, melalui rapat kerja dengan Komisi VII DPR, DPD mengemukakan usulan terkait revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009. Salah satu fokus perhatian DPD yakni ketentuan jangka waktu divestasi.

(Baca: DPD Minta Kewenangan Pemda Diperkuat dalam RUU Minerba)

DPD menilai Pasal 112 Ayat (1) perlu diubah dengan mencantumkan jangka waktu pelaksanaan divestasi. "DPD mendorong kewajiban ini diatur secara tegas agar divestasi dilaksanakan secara konsisten," kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, dalam video conference, Senin (27/4).

Menurutnya, cakupan kewajiban divestasi yang tercantum dalam RUU Minerba masih sangat terbatas. Pasalnya, jangka waktu kewajiban divestasi hanya ditujukan untuk badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sahamnya dimiliki asing lebih dari 51 %, terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap.

Adapun kewajiban divestasi saham tersebut dimulai dalam jangka waktu 10 tahun sejak kegiatan penambangan dilakukan. Sementara, badan usaha asing pemegang IUP atau IUP Khusus (IUPK) lainnya belum diatur dalam RUU Minerba.