Satu Rancangan PP Minerba Masih Menunggu Tandatangan Jokowi
a. Wilayah hukum pertambangan
b. Perencanaan wilayah pertambangan
c. Penyelidikan dan penelitian
d. Penugasan penyelidikan dan penelitian
e. Penetapan wilayah pertambangan
f. Perubahan status wilayah pencadangan negara (WPN) menjadi wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK)
g. Data dan informasi pertambangan
Ketiga, RPP pembinaan dan pengawasan serta reklamasi dan pasca tambang dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang mengatur tentang:
a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan
b. Prinsip-prinsip reklamasi dan pascatambang
c. Pelaksanaan dan pelaporan reklamasi dan pascatambang
d. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang
e. Reklamasi dan pascatambang pada WIUP/WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali
f. Reklamasi pascatambang bagi pemenang izin pertambangan rakyat (IPR) dan surat izin penambangan batuan (SIPB)
g. Penyerahan lahan pascatambang
Keempat, rancangan Perpres tentang pendelegasian perizinan berusaha di bidang pertambangan minerba yang berisi tentang:
a. Lingkup kewenangan yang akan didelegasikan
b. Jenis perizinan yang akan didelegasikan
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
d. Pendanaan dalam pelaksanaan pendelegasian
e. Pelaporan pelaksanaan pendelegasian
f. Penarikan pendelegasian kewenangan
Izin Pertambangan Rakyat Akan Didelegasikan ke Pemda
Melihat paparan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto melontarkan kritik ke pemerintah. Pasalnya, izin pertambangan rakyat (IPR) dan surat izin penambangan batuan (SIPB) masih di tangan Menteri ESDM.
Padahal, dalam penjelasan UU Minerba Pasal 35 Ayat 4 tertulis kedua izin itu didelegasikan ke pemerintah daerah. ”Saya kecewa dengan PP yang disampaikan hari ini. Terutama terkait izin untuk ipr dan sipb yang masih di tangan menteri itu kan di pusat," kata dia.
Ridwan menyebut pendelegasian izin ke pemerintah daerah masih menunggu peraturan presiden terbit. "Izin IPR masih di tangan menteri. Namun, dalam perpres nantinya izin ini akan didelegasikan dalam provinsi," kata dia.
